CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mencari lokasi alternatif pembangunan Sekolah Rakyat, menyusul ditolaknya pengajuan lokasi di Ciwandan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena berdekatan dengan kawasan industri.
Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Fauzi Desviandy menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program Sekolah Rakyat karena merupakan bagian dari program nasional yang diinisiasi langsung oleh pemerintah pusat.
“Pasti perlu, karena ini kan program dari pusat. Program dari Pak Presiden, dari Pak Bowo juga. Kalau pusat sudah punya program baik, masa kita nggak dukung,” kata Fauzi yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra, usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Cilegon, Senin 3 Juni 2025.
Menurut Fauzi, kendala penolakan lokasi oleh Kementerian PUPR seharusnya tidak membuat program ini terhenti. DPRD meminta Pemkot segera mencarikan lahan lain yang lebih sesuai dan aman dari dampak lingkungan industri.
“Masalah lokasi itu tinggal dicari saja. Pasti nggak asal tunjuk lokasi, kan pasti ada mekanismenya. Lahan seperti apa yang dibutuhkan, jauh dari industri, dan sesuai dengan syarat yang ditentukan,” jelasnya.
Ia berharap Pemkot mampu menangkap peluang ini dengan serius. Menurutnya, program seperti Sekolah Rakyat sangat jarang bisa langsung datang dari pusat dan harus disambut baik oleh pemerintah daerah.
“Sayang banget kalau cuma gara-gara lokasi nggak cocok, terus nggak ada alternatif. Terus mau gimana? Ini program pusat bagus loh. Kesempatan nggak datang dua kali. Mumpung ada, ya kenapa tidak dimanfaatkan,” ujar Fauzi.
Terkait titik lokasi pengganti, Fauzi menyebut bahwa saat ini pihak DPRD belum mendiskusikan secara teknis dan menyerahkan penilaian awal kepada Pemkot.
“Kita belum bahas detail titiknya, karena ini ranah Pemkot. Tapi yang penting adalah komitmen dan keseriusan. Nanti kita dukung kalau Pemkot sudah punya opsi yang sesuai,” tandasnya.
Editor: Bayu Mulyana
