KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID- Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam satu tahun kepemimpinan Bupati Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.
Hal itu dijelaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, yang memaparkan berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menjawab tantangan kekurangan guru maupun kebutuhan infrastruktur sekolah.
Di mana, kata dia, persoalan kekurangan tenaga pendidik merupakan isu nasional yang juga dirasakan di sejumlah daerah.
Meski begitu, pemerintah daerah telah menyiapkan skema penanganan melalui percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta optimalisasi redistribusi guru antarsekolah.
Dia juga mengungkapkan, sebagai bentuk konkret, pada 28 November 2025 lalu sebanyak 3.809 tenaga guru resmi dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari total 8.205 PPPK yang diangkat, menjadikan formasi PPPK Kabupaten Tangerang sebagai yang terbesar di Provinsi Banten.
“Kami memahami betul kebutuhan riil di lapangan. Apalagi pemetaan kebutuhan guru per kecamatan terus diperbarui sebagai dasar pengajuan formasi PPPK berikutnya,” ungkap Agus, Minggu, 22 Februari 2026.
Agus juga menegaskan pihaknya akan terus mengusulkan formasi guru dalam setiap rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya juga melakukan penataan distribusi tenaga pendidik agar sekolah-sekolah yang kekurangan guru dapat segera tertangani.
Langkah tersebut, kata Agus, juga diiringi peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan penguatan kompetensi untuk menjaga mutu pembelajaran tetap optimal.
“Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan kebijakan nasional mengenai tenaga honorer tidak mengganggu proses belajar-mengajar,” katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Agus, pemerintah meluncurkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta mulai tahun ajaran 2025.
Program ini menyasar 51 SD swasta dan 128 SMP swasta terpilih dengan dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar.
Di mana program tersebut dihadirkan sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Nah, upaya ini sejalan dengan pengusulan penambahan formasi guru. Dan kami ingin memastikan tidak ada anak di Kabupaten Tangerang yang terkendala mengakses pendidikan,” ucapnya.
Di sisi infrastruktur, Agus menyebut bahwa pemerintah daerah tetap mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
Anggaran tersebut difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan unit sekolah baru di wilayah padat penduduk, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.
“Jadi, perbaikan ruang kelas rusak itu dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi perhatian utama kami,” terangnya.
Terkait lahan sekolah yang belum tersertifikasi, proses administrasi dan legalisasi aset terus berjalan untuk mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Dia juga kembali menegaskan pembangunan sektor pendidikan dilakukan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, dengan evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
Sebab selain aspek akademik, pemerintah daerah juga menjalankan program penunjang seperti peningkatan gizi siswa dan penguatan karakter sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh.
“Saran dan kritik serta masukan menjadi bagian dari evaluasi kami. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tutup Agus.*
Editor : Krisna Widi Aria
