SERANG – Polda Banten bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Tangerang menggelar kegiatan Diskusi Publik Tahun 2026 yang mengusung tema “Penguatan Kolaborasi PERADI DPC Tangerang dan Polda Banten dalam Menghadapi Dinamika Pembaruan Hukum Pidana.” Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Aston Convention Center Serang, Rabu (18/2).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Sekjen PERADI Hermasyah Dulaimi, Ketua PERADI DPC Tangerang Dhoni Martien, Kabidkum Polda Banten Kombes Pol Yuliani, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muhammad Alfi Sahrin Usup, para narasumber, akademisi, praktisi hukum, dan peserta diskusi publik.
Dalam sambutannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP per Januari 2026 merubah tatanan hukum pidana nasional.
“Pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang modern, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” katanya.
Hengki menambahkan, berbagai penguatan pengaturan dilakukan, antara laiin penegasan mekanisme upaya paksa yang lebih akuntabel dan berbasis perlindungan hak tersangka, perluasan kewenangan praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial, penguatan penerapan keadilan restoratif pada setiap tahapan proses peradilan pidana, pengakuan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuktian dan persidangan, dan pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang dilaksanakan secara transparan di bawah pengawasan pengadilan
“Keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan,” ucap Kapolda.
Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa, perubahan regulasi yang bersifat fundamental tersebut menuntut kesiapan seluruh unsur sistem peradilan pidana, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun organisasi advokat.
“Kita harus mampu mengimplementasikan ketentuan baru secara profesional dan bertanggung jawab. Sehingga kolaborasi strategis antara Polda Banten dan PERADI DPC Tangerang menjadi sangat penting, baik dalam koordinasi penanganan perkara maupun dalam membangun kesamaan perspektif menghadapi pembaruan hukum pidana nasional,” lanjutnya.
Diakhir diskusi, Kapolda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem penegakkan hukum. “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem penegakan hukum yang profesional, modern, dan berkeadilan,” tutup Hengki. (dre/air)
Reporter : Andre AP
Editor : Aditya Ramadhan












