CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Himpunan Nelayan Tanjung Peni kembali mendatangi Kantor Kecamatan Citangkil untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan PT Chandra Asri Alkali (CAA), Kamis, 4 Juni 2026.
Camat Citangkil, Ikhlasinnufus mengatakan, kedatangan nelayan tersebut merupakan yang kedua kalinya guna memastikan kepentingan masyarakat pesisir dapat terakomodasi. Para nelayan berharap dapat dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan Amdal, terutama untuk memastikan aktivitas melaut mereka tetap dapat berjalan.
“Kami menerima aspirasi nelayan yang berharap dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Mereka ingin keberadaan nelayan tetap diperhatikan dan akses menuju wilayah aktivitas mereka tetap tersedia,” ujar Ikhlasinnufus kepada Radar Banten, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menjelaskan, aspirasi tersebut akan disampaikan pada tahapan uji publik Amdal yang akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari RT, RW, lurah, nelayan hingga kelompok masyarakat. “Kami mendorong masyarakat memberikan masukan kepada kami agar nanti saat uji publik bisa disampaikan dengan satu suara. Yang kami harapkan tidak ada kepentingan pribadi, tetapi kepentingan masyarakat yang benar-benar terdampak,” katanya.
Ikhlasinnufus menuturkan, pihak kecamatan juga mengimbau para nelayan yang belum tergabung dalam kelompok atau paguyuban untuk membangun kesepahaman bersama. “Kami berharap teman-teman nelayan kompak sehingga ketika menyampaikan masukan dalam uji publik nanti bisa satu suara terkait apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tuturnya.
Selain nelayan, Kecamatan Citangkil juga mendorong Paguyuban Semangraya Warnasari untuk menyiapkan sejumlah masukan terkait manfaat pembangunan bagi masyarakat sekitar. Di antaranya peluang tenaga kerja lokal dan keterlibatan pelaku usaha setempat dalam aktivitas pembangunan maupun operasional perusahaan.
Ikhlasinnufus mengatakan, tahapan sosialisasi awal telah dilaksanakan sebelumnya. Saat ini proses memasuki penyusunan dokumen dan laporan Amdal yang nantinya akan dilanjutkan dengan agenda uji publik.
“Nanti masing-masing paguyuban atau kelompok masyarakat akan mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi perhatian mereka terhadap kegiatan pembangunan tersebut,” ujarnya.
Ia memperkirakan jumlah nelayan yang terdampak mencapai lebih dari 100 orang. Karena itu, pemerintah kecamatan mendorong agar aspek keberlanjutan mata pencaharian nelayan menjadi perhatian dalam penyusunan AMDAL.
“Karena mereka menggantungkan penghasilan dari melaut, maka minimal akses mereka harus tetap diperhatikan dan diberikan dukungan. Selain itu, lingkungan dan ekosistem laut juga harus dijaga,” katanya.
Editor : Rostinah
