SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Muharman Koto terdakwa kasus dugaan pertambangan ilegal di Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon diadili di Pengadilan Negeri (PN) Serang.
Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kemudian, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dilansir dari laman resmi Pengadilan Negeri (PN) Serang, Muharman pada Februari 2025, Muharman melakukan aktivitas pertambangan di koordinat 06002’14.4’’ S 106000’37.2” E, koordinat 06002’14.6’’ S 106000’36.7” E dan koordinat 06002’15.5’’ S 106000’36.3” E.
“Telah melakukan penambangan tanpa izin,” bunyi surat dakwaan dikutip, Senin 22 September 2025.
Dalam menjalankan aktivitas tambang ilegal tersebut, Muharman memperkerjakan saksi Ma’aruf alias Emon sebagai pengawas kegiatan penambangan, saksi Hendro Jasmara Putra alias Endo sebagai checker, saksi Danil sebagai checker.
Kemudian, saksi Nana Supriyatna operator excavator, saksi Andi Supriyanto sebagai operator excavator. “Saksi Muktar sebagai operator excavator,” bunyi dakwaan.
JPU menyebut, batuan yang ditambang pada koordinat 06002’14.4’’ S 106000’37.2” E, koordinat 06002’14.6’’ S 106000’36.7” E dan koordinat 06002’15.5’’ S 106000’36.3” E tersebut dijual kepada pembeli pasir yang datang ke lokasi penambangan dengan harga Rp1.000.000 per truck.
“Bahwa uang pembelian batuan diserahkan para pembeli kepada saksi Hendro Jasmara Putra alias Endo bin Usman dan selanjutnya uang pembelian pasir tersebut saksi Hendro Jasmara Putra alias Endo bin Usman serahkan kepada saksi Zuhri,” bunyi dakwaan.
JPU menegaskan, Muharman melakukan penambangan batuan pada pada koordinat 06002’14.4’’ S 106000’37.2” E, koordinat 06002’14.6’’ S 106000’36.7” E dan koordinat 06002’15.5’’ S 106000’36.3” E tidak memiliki izin penambangan yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK).
Kemudian, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan.
Reporter: Fahmi
Editor: Agung S Pambudi
