CILEGON – Sering hadirnya caleg dari partai tertentu pada sejumlah program penyaluran Bantuan Masyarakat Langsung (BML) yang dilakukan Pemkot Cilegon belakangan ini, mengundang perhatian Komisi II DPRD Cilegon. Kalangan Dewan akhirnya memanggil Pemkot untuk mendapatkan klarifikasi terkait program bantuan itu, Jumat (7/3/2014).
“Kita ingin mengklarifikasi tentang pembagian BML itu, karena saya banyak mendapat komplain dari masyarakat dan caleg terkait penyalurannya,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon M Tahyar.
Dalam paparannya, Tahyar mengaku dirinya juga mengantongi bukti rekaman dan alat bukti lain berupa simbol-simbol partai tertentu yang ditonjolkan dalam proses penyaluran bantuan yang sudah berjalan 6 tahun itu.
“Saya melihatnya mulai dari tenda, sampai kabel microphone saja didominasi warna partai tertentu. Kegiatan itu kan menggunakan dana APBD. Yang dilakukan pemerintah itu jadinya seperti roadshow kampanye,” sambungnya.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis yang hadir pada pertemuan itu menerangkan hal itu adalah dinamika yang berkembang di masyarakat.
“Kami tidak melihatnya sebagai satu hal yang dipolitisir. Ini adalah implementasi program kesejahteraan berdasarkan rekomendasi Dewan. Walaupun ini produk politik, tapi dalam implementasinya saya tidak melihat hal itu mengandung unsur politik dalam penyalurannya,” katanya.
Dijelaskana, pemerintah tidak memiliki maksud untuk menggiring program ini ke ranah politis. “Saya rasa hal itu tidak akan berpengaruh pada proses pelaksanaan pemilu,” terangnya. (Devi Krisna)
