JAKARTA – Pemerintah memang belum membuka secara resmi pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Meski demikian, sudah ada regulasi ketat terkait perekrutan abdi negara tersebut. Salah satunya, pemda yang anggaran belanja pegawainya dominan atau lebih dari 50 persen tidak akan mendapatkan kuota CPNS baru.
Regulasi ini sejatinya bukan perdana diterapkan pemerintah. Pada perekrutan CPNS 2014 lalu, pemerintah juga menjalankan kebijakan serupa. Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM dan Aparatur pada Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan, mereka sudah memiliki peta anggaran gaji pegawai di setiap pemda.
Pengalaman tes CPNS 2014 lalu ada 40 instansi yang batal mendapat kuota pegawai baru karena duitnya habis untuk gaji pegawai. Di antaranya adalah Kabupetan Lumajang, Trenggalek, Probolinggo, Kota Denpasar, dan Kota Madiun. Selanjutnya, ada Kabupaten Purworejo, Tulungagung, dan Kota Palembang serta Kota Bengkulu.
Arizal mengatakan, setiap pemda saat ini boleh mengajukan permintaan kuota CPNS baru. Namun, Kementerian PAN-RB bisa mencoretnya, ketika anggaran belanja gaji pegawainya lebih dari 50 persen. “Tujuan aturan ini adalah supaya ada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Tidak tersedot semua ke belanja pegawai,” urai dia, dilansir koran harian Radar Banten.
Dari segi manfaat, Arizal menjelaskan alokasi untuk pembangunan infrastruktur lebih besar manfaatnya untuk masyarakat luas. Dia mencontohkan, ada pemda yang populasi penduduknya 400 ribu jiwa dan PNS-nya ada 15 ribu orang. Baginya, tidak adil jika separo lebih anggaran negara habis digunakan untuk 15 ribu orang PNS. Sementara, masyarakat yang jumlahnya lebih banyak mendapatkan porsi anggaran sedikit.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menyambut baik jika benar tahun ini ada pembukaan lowongan CPNS baru. Baginya, guru SD merupakan salah satu bidang pekerjaan yang kekurangan PNS. Lantaran itu, banyak SD yang hanya memiliki satu orang guru PNS.
Untuk pengangkatan CPNS tahun ini, Sulistyo juga berharap, mengakomodasi para tenaga honorer kategori II. Baginya, para tenaga honorer ini sudah banyak pengabdiannya untuk pendidikan serta bidang pekerjaan lainnya. (RBG/JPNN)
