KOSAMBI – Penyerahan Surat Peringatan (SP)-1 tentang penertiban warga lokalisasi Dadap, Cheng In, Kabupaten Tangerang berlangsung panas, kemarin. Sejak pukul 09.00 WIB, ratusan warga memblokir jalan.
Aksi itu merupakan buntut penolakan mereka terhadap rencana pemerintah yang akan menempatkan mereka ke rusunawa. Akibatnya, lalu lintas di jalan tersebut lumpuh.
Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Nelayan Kampung Baru Dadap ini, sempat meminta ratusan aparat tidak mengintimidasi warga dengan memakai seragam saat berada di tengah massa.
”Surat SP-1 tidak memberikan kenyamanan bagi kami dan tidak jelas arahnya, yang kami inginkan adalah kejelasan tempat mau dibawa kemana rumah kami,” kata Saeful, penduduk nelayan yang berorasi, seperti dilansir Harian Radar Banten.
Hal yang sama dilontarkan Sutinah. Ia menolak penggusuran, karena pihaknya tidak tahu harus pindah kemana. Jika memang diganti, mereka meminta dalam bentuk uang tunai bukan rusunawa.
”Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau cari uang saja susah, tapi kok saat dipindah malah dikasih rumah susun. Pakai duit siapa saya hidup,” ujar wanita itu.
Dalam demo tersebut, ratusan warga yang mayoritas penduduk nelayan itu, menolak keras pemberian SP-1. Warga juga membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap penggusuran. Spanduk itu terbentang di jalan masuk area itu.
Menurut mereka perpindahan mereka ke rusunawa sama saja mempersulit mereka mencari nafkah di laut. Melihat hal yang tidak kondusif itu, membuat pembagian SP-1 diwakilkan oleh Tim 21, sebuah tim yang terbentuk dari Ketua RW dan sejumlah tokoh masyarakat, terganggu. Pembagian ini juga pindah ke Kantor Kelurahan Dadap.
Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Yusuf Herawan mengatakan pembagian surat diperuntukkan bagi eks kafe dan karaoke yang sudah ditinggalkan. ”Jadi bukan kami bagikan satu persatu kepada masyarakat,” katanya saat penandatanganan berita acara di Kantor Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang.
Dikatakan dia, pengamanan pemberian SP-1 dijaga ketat hingga lebih dari 300 lebih personel Polri, TNI dan Satpol PP. Sekira satu jam berorasi dan menutup jalan, warga dibubarkan serta dimediasi di kantor kelurahan setempat.
Kepada Harian Radar Banten, tokoh masyarakat Dadap Haji Misbach mengatakan saat ini kondisi masih kondusif. Warga sudah menandatanganinya. Diinformasikan juga ada perwakilan warga yang bergerak ke DPR RI. Di sana, perwakilan warga bertemu dan mengadukan nasib mereka dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto.
”Ada perwakilan yang ke sana, kita tunggu saja. Intinya jangan sampai peristiwa tahun 1996 lalu terulang kembali,” terangnya.
Hingga sore hari, warga dan ratusan personel bersama-sama menempelkan surat SP-1 di semua kafe di lokalisasi tersebut. Dari laporan Satpol PP, para PSK sudah tidak beraktivitas lagi sejak pertengahan Maret lalu. (Togar Harahap/Radar Banten)
