SERANG – Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Banten menggantikan Tb Haerul Jaman dengan Tita Rusdinar untuk memimpin DPD Partai Golkar Kota Serang bukan berdasarkan kebijakan pribadi. Namun, langkah ini dilakukan sesuai peraturan di Partai Golkar. Salah satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan suara DPD Golkar di Banten dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Hal itu ditegaskan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Andika Hazrumy saat mengembalikan berkas pendaftaran pada penjaringan bakal calon gubernur di DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Banten, Rabu (11/5). Menurutnya, langkah Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah adalah untuk kepentingan partai. “Keputusan ini bukan keputusan pribadi, melainkan sudah jadi aturan baku Partai Golkar. Tujuannya agar suara Banten tidak hilang saat Munaslub nanti,” ujar anggota DPR RI ini, seperti dilansir Harian Radar Banten.
Menurut Andika, keputusan ini diambil lantaran pelaksana tugas (Plt) ketua DPD Golkar kabupaten kota haruslah dijabat oleh kader dengan status kepengurusan satu tingkat di atas atau pengurus DPD Golkar provinsi. “Siapa pun yang menjabat harus pengurus satu tingkat di atasnya,” ujarnya.
Diketahui, Jaman ditunjuk Tatu untuk menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang sejak Januari 2015 menggantikan Lilis Karyawati yang tersangkut masalah hukum. Pada kepengurusan DPD Partai Golkar Banten yang baru, Jaman tidak lagi menjadi pengurus. Sementara, pada Munaslub Partai Golkar nanti seluruh kepengurusan DPD tingkat provinsi dan kabupaten kota akan diverifikasi keabsahannya dan harus mengacu pada seluruh peraturan di Partai Golkar.
Menurut Andika, jika kepengurusan DPD kabupaten kota tidak sesuai aturan, DPP Golkar bisa mencoret dan pada Munaslub, hak suara akan hilang. “Satu saja kepengurusan kabupaten kota ada yang bermasalah, dampaknya akan menyeluruh. Banten bisa dicoret dari munaslub,” jelasnya.
Terkait masalah ini, Andika mengaku bahwa Tatu dan Jaman telah berkomunikasi. Ia juga membantah bahwa di internal keluarga terjadi perpecahan. Andika pun yakin, Jaman yang juga pamannya paham tentang keorganisasian. “Tidak ada perpecahan. Harus dibedakan mana kepentingan partai, mana kepentingan keluarga. Keluarga besar kami pada hakekat dan syariatnya sama, yakni kepada Bapak Chasan Shohib. Itulah kekuatan kami, kekuatan keluarga,” katanya.
Ia juga membantah bahwa keputusan tersebut diambil lantaran Jaman menghadiri acara deklarasi pencalonan Ade Komarudin (Akom) di Jogjakarta. Isu tentang langkah itu diambil untuk melancarkan langkah Andika menuju Pilgub Banten 2017, juga dibantah. “Itu semua tidak benar, bukan karena acara deklarasi. Itu sah-sah saja ketika sesama kader menghadiri deklarasi pencalonan. Lalu tentang kaitan dengan saya, kan belum diputuskan siapa yang akan dicalonkan dari Golkar,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum mengatakan, ada salah istilah yang selama ini bergulir di media massa maupun masyarakat terkait masalah ini. Sebab, menurutnya, sebelumnya Jaman memimpin Golkar Kota Serang dengan status plt ketua yang ditunjuk oleh DPD Partai Golkar Banten. Kemudian dengan kewenangan, mengacu aturan, dan kepentingan Partai Golkar, dilakukan pergantian. “Ada pembelokan istilah dari pergantian menjadi pemecatan atau pemberhentian. Proses yang terjadi adalah pergantian. Semua sudah mengacu aturan,” ujarnya. (Sigit/Radar Banten)











