JAKARTA – DPR mempertanyakan rencana pensiun dini 1 juta PNS yang akan direalisasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasu Birokrasi pada 2017. Apalagi, gagasan Menpan RB itu belum pernah dibicarakan di parlemen.
Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto meminta agar Yuddy tidak gegabah dalam mengambil kebijakan. “Pihak istana juga membantah rencana itu. DPR juga belum pernah diajak bicara. Keputusan atau komentar Menpan terburu-buru ini bisa membuat gaduh di kalangan PNS,” ketusnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Minggu (5/6).
Seharusnya, lanjut politikus PAN itu, Yuddy sebelum mengambil kebijakan, dikonsultasikan terlebih dahulu ke Presiden Joko Widodo. “Sebagai pembantu presiden harus konsultasi atau lapor dulu dengan atasannya, apalagi menyangkut nasib orang banyak,” tegas Yandri.
Legislator asal Banten itu pun menyangsikan alasan rasionalisasi untuk menghemat anggaran pendapat dan belanja negara (APBN). Jika memang harus ada rasionalisasi, perlu pertimbangan lain. Sebab, kata Yandri, kebijakan ini menyangkut nasib.
Namun, menurutnya, dengan 250 juta lebih penduduk Indonesia, jumlah 4,6 juta itu rasio yang masuk akal. Ia lebih menyarankan, ketimbang melakukan pensiun dini 1 juta PNS, pebih baik ditata pola rekrutmennya. (JPG)
