SERANG – Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang No 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat), menurut akademisi IAIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten Suhaedi, digali dan memiliki nilai tradisi lokal yang harus dilindungi.
Kaitannya dengan aturan rumah makan pada Ramadan yang diatur dalam perda itu, pria yang akrab disapa Uus ini mengatakan, pembuatan perda itu bertujuan bukan untuk menghargai orang-orang yang berpuasa atau tidak, melainkan untuk menghormati bulan Ramadan, di mana pada bulan itu ada tradisi lokal.
Dalam konteks kebiasaan di Serang, lanjut dia, dulu tidak pernah mengenal minoritas dan mayoritas. Prespektif masa lalu nyaris tidak mengenal non muslim, tapi ditujukan pada kewajiban berpuasa, dimulai dengan ‘tolong dong jangan ada makan di siang hari’. “Begitu pandangan sosialnya,” kata Uus kepada Radar Banten Online, Selasa (14/6).
“Saya pikir Perda dibuat karena penting sebagai perlindungan hukum normatif, sehingga local wisdom tetap ada. Perda dinilai strategis dan efektif. Saya kurang setuju kalau local wisdom ini dibenturkan dengan aturan yang di atas perda karena memang tradisi itu perlu juga dilindungi,” kata Uus.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Hikmatullah Syam’un mengecam pihak-pihak yang mendukung pengusaha restoran atau rumah makan yang buka dan melayani pembeli pada siang hari di bulan Ramadan.
Menurutnya, perda yang mengatur kegiatan usaha selama Ramadan itu sudah sangat tepat, karena mewakili identitas masyarakat Banten yang religius.
“Itu hanya arogansi pihak-pihak yang tidak mau Banten ini mempunyai identitas,” ucap Hikmatullah, melalui rilis yang diterima Radar Banten Online, Selasa (14/6).
Sebagai ormas Islam, Al-Khairiyah menghargai bahkan mengapresiasi langkah yang di lakukan Satpol PP Kota Serang, saat melakukan razia beberapa waktu lalu.
Ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Banten untuk berani mengambil sikap tegas, terutama dalam rangka menjaga identitas Banten yang religius.
“Kalo tidak seperti itu, Banten akan kehilangan identitasnya. Bali aja punya identitas, Aceh dan daerah lainnya,” tambahnya. (Fauzan Dardiri)
