SERANG – Masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten dalam waktu dekat akan memasuki titik rawan konflik. Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, titik rawan Pilkada akan mulai saat pendaftaran calon kepala daerah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Titik rawan Pilkada itu saat pendaftaran calon dan masa-masa kampanye, untuk saat ini belum rawan,” papar Dofiri dalam acara halal bihalal Polda Banten bersama jurnalis yang bertugas di wilayah Polda Banten di aula Markas Polda Banten, Selasa (26/7).

Untuk menyikapi hal tersebut, menurut Dofiri, Polda Banten telah melakukan koordinasi secara rutin dengan KPU Provinsi Banten. Untuk mempermudah dan memperlancarkan koordinasi, KPU akan menyerahkan agenda tahapan-tahapan Pilkada yang akan berlangsung.

“Dengan itu, kita sudah tahu kapan, dimana, dan siapa saja yang terlibat pada tahapan Pilkada, dengan itu kita bisa mempersiapkan segala hal untuk menjaga Pilkada bisa sukses dan lancar,” papar Dofiri.

Terkait personel kepolisian yang akan diterjunkan, lanjut Dofiri, akan disesuaikan dengan tahapan Pilkada yang akan berlangsung. Jika potensi kerawanan cukup besar, Polda Banten akan menurunkan 50 persen personel. “Kita lihat, jika diperkirakan hanya seperempat personel yang dibutuhkan kita terjunkan, kalau sekiranya butuh setengah dari jumlah personel di Polda Banten, kita turunkan,” tambahnya.

Untuk membuat Pilkada berjalan lancar, kepolisian pun menurut Dofiri membutuhkan peran serta pers. Karena menurutnya, pers mempunyai pengaruh dalam membentuk kondisi masyarakat. “Bagaimana dalam memuat informasi yang bisa mendewasakan masyarakat Banten. Saya berharap mari kita bersama-sama menjadikan pers sebagai pilar demokrasi. Media tidak membuat sesuatu yang memanas-manasi,” ujarnya. (Bayu)