SERANG – Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) segera melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih pada 8 September sampai 7 Oktober. Jika kedapatan PPDP yang lempar tanggung jawab dengan cara men-subkon (mempihak-ketigakan) pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan, dipastikan mendapat sanksi pemecatan. Bahkan, bisa dikenai pidana.
Demikian disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Abidin Nasyar usai rapat koordinasi (rakor) persiapan kegiatan sosialisasi pemilih pemula, Selasa (6/9). Rapat berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Serang Jalan Kitapa, Kota Serang bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang dan para relawan demokrasi. Hadir Sekretaris Dindikbud Kabupaten Serang Sarjudin.
Abidin menjelaskan, rakor diselenggarakan sebagai ajang sinkronisasi jadwal kegiatan KPU kaitan sosialisasi dengan 15 segmen dan pemilih pemula. Katanya, Dindikbud siap membantu secara intensif menyosialisasikan dan memberikan edaran kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Serang. Edaran berupa dorongan terhadap siswa yang genap berusia 17 tahun pada 15 Februari 2017 terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017. Soalnya, pada 8 September sampai 7 Oktober memasuki tahapan coklit oleh PPDP dengan cara datang ke rumah-rumah. Abidin pun memastikan pilgub kali ini tidak ada lagi tahapan coklit yang di-subkon kan oleh PPDP.
“Sudah kita sampaikan ke masing-masing PPS (Panitia Pemungutan Suara) agar tidak boleh ada lagi subkon. Kalau ketahuan, akan ada pemecatan. Bahkan, di aturan jelas, kalau tidak melakukan tugasnya PPDP bisa disanksi pidana,” tegas Abidin yang tidak memungkiri pada pilkada sebelumnya mendapatkan laporan soal subkon selama kegiatan coklit oleh PPDP.
Menurutnya, dengan adanya subkon PPDP akan mengacak-acak data pemilih. Dijelaskan Abidin, PPDP berjumlah 2.148 orang sesuai jumlah TPS dan akan bekerja selama satu bulan dengan honor sekira Rp600 ribu. Per PPDP akan melakukan coklit terhadap 800 warga calon pemilih. “PPDP dipilih PPS. Yang diangkat PPDP ada Ketua RT, ada juga masyarakat yang memang paham betul wilayah,” terangnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Abdul Rohman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, tidak membantah soal masih adanya kegiatan subkon atau istilah lain ‘joki’ yang dilakukan PPDP pada pilkada sebelumnya. Untuk mengantasipasi hal tersebut, pihaknya sudah meminta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melakukan pengawasan sejak dari rekrutmen PPDP. Bahkan, Panwaslu mengaku sudah mempunyai dokumen by name by address PPDP. “Ketika ditemukan joki pada tahapan coklit bisa menjadi temuan dan direkomendasikan untuk segera diganti,” tegasnya.
Rohman juga membenarkan, soal sanksi pidana terhadap PPDP yang abai terhadap tugasnya melakukan pemutakhiran data. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemutakhiran data pemilih, pencalonanan, kampanye, dana kampanye, pelanggaran etika, dan sengketa hukum. “Ketika PPDP abai ada regulasi yang mengatur. Tapi, semangat kita bukan memenjarakan orang, melainkan menyukseskan pemilu,” pungkasnya. (Nizar)











