TANGERANG – Besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Tangerang belum menemui kata sepakat. Perdebatan antara serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih alot.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Tangerang Deni Rohdiani mengatakan dua kubu masih bersikeras mempertahankan usulannya.
Saat ini UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp3.021.650. Apindo mengusulkan kenaikan 8,25 persen atau Rp249.286 menjadi Rp3.270.936. Usulan ini berdasar PP No 78 Tahun 2015, dengan acuan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sedangkan Serikat Buruh mengusulkan kenaikan sebesar 24 persen atau Rp725.196 menjadi Rp3.746.846. Usulan ini berdasar hasil survei komponen hidup layak (KHL) dan kajian yang dilakukan Serikat Buruh Kabupaten Tangerang. “Rencananya besok (hari ini-red) kita akan melakukan rapat. Meski Apindo dan serikat masih tetap pada usulannya, kita tetap akan mencarikan jalan tengahnya,” terang Deni.
Lebih lanjut Deni menjelaskan, saat ini PP Nomor 78 Tahun 2015 sedang dilakukan Judicial Review (Hak Uji Materi) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya belum akan memutuskan dalam waktu dekat ini, sebab masih menunggu keputusan MK. Deni optimis pihaknya bisa memutuskan dan mengajukan UMK Kabupaten Tangerang sebelum 21 November mendatang untuk disahkan oleh Plt Gubernur Banten. Ia menargetkan pihaknya akan rampung membahasnya pada 17 November mendatang.
Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Kabupaten Tangerang Syafrudin mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas usulan UMK 2017. “Kami juga telah melakukan monitoring ke beberapa perusahaan terkait pengupahan ini. Tetapi semuanya masih dalam tahap pembahasan,” tandasnya.
BURUH BELUM PUAS
Sementara di Kota Tangerang, sudah terjadi kesepakatan tentang besaran kenaikan UMK Kota Tangerang. Untuk UMK Kota Tangerang 2017 menjadi Rp3.302.950 dari sebelumnya Rp3.043.950 (Tahun 2016). Terjadi kenaikan sebesar 8,3 persen atau Rp 259.000. Itu mengacu kepada Peratuaran Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun, meski telah ditetapkan, Aliansi Buruh Kota Tangerang merasa tidak puas.
Wakil Bendahara Konfederasi-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kota Tangerang Raden Waluyo mengatakan, sebenarnya aliansi pekerja menginginkan kenaikan UMK itu 25 persen bahkan 100 persen. Karena sudah dilakukan rapat Depeko (dewan pengupahan kota) maka sulit lagi diubah. ”Akhirnya, mau enggak mau kita ikuti yang itu, yang dijalankan pemerintah,” katanya, Minggu (6/11).
Kata dia, kenaikan sebesar 8,3 persen itu belum cukup untuk kehidupan buruh. Pihaknya masih berharap ada kenaikan dari upah minimum sektoral kota (UMSK) pada Januari mendatang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Rakhmansyah mengatakan, bahwa soal UMK Kota Tangerang 2017 sudah diadakan rapat oleh Depeko. Namun dirinya tidak mau menyebutkan angka nominalnya. Itu karena pengumumannya tanggal 21 November mendatang dan menunggu keputusan gubernur. ”Jadi belum bisa disebutkan,” katanya.
Dari Kota Tangsel, Ketua Apindo setempat Yakub Ismail mengatakan, UMK Tangsel sudah disepakati sebesar Rp3.270.936 naik dari tahun 2016 senilai Rp3.021.650. Kenaikan UMK sekitar 8,25 persen pada Kamis (3/11) lalu. ”Hasil tersebut sesuai dengan rapat sidang pleno pembahasan UMK Tahun 2017. Dilanjutkannya, nilai kenaikan tersebut sudah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Sebab, industri di Tangsel mayoritas properti, restoran, dan industri hanya segelintir. ”Nilai UMK tersebut, sudah sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Tangsel,” terangnya.
Dia juga meminta pemerintah untuk bisa membuatkan regulasi, pembagian kategori pekerjaan meliputi sektor unggulan, normatif, dan padat karya. Sebab, UMK belum menyentuh menyeluruh. Salah satunya sektor usaha kecil menengah atau pertokoan. ”Kami minta pemerintah untuk bisa mengklasifikasikan pekerjaan, lebih spesifik. Supaya selaras dengan PP 78 tahun 2015 tersebut,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Tenagakerjaan dan Transmigrasi Tangsel, Purnama membenarkan UMK tahun 2017 sudah ditetapkan. ”Setelah ada penetapan tersebut, segera direkomendasikan kepada Gubernur untuk kiranya dapat berlaku per 1 Januari 2017,” terangnya. (Khanif L-Iwan S-Wahyu S/Radar Banten)
