SERANG – Pemprov Banten menggelar rapat tertutup dengan manajemen Bank Banten dan  PT Banten Global Development (BGD)  di pendopo gubernur Banten, Senin (7/11). Kata Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur Banten  Nata Irawan,  rapat yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut membahas peralihan transaksi keuangan pemerintah dari Bank BJB ke Bank Banten.

“Kita rapat ini bersama BGD dan  Bank Banten. Pada rapat ini berharap langkah awal ini bisa dilampaui dengan baik, minimal gaji  pegawai negeri sipil yang semula di Bank BJB bisa dialihkan ke Bank Banten,” ujar Nata didampingi Sekda Banten Ranta Soeharta dan Asda II Eneng Nurcahyati seusai rapat.

Nata menjelaskan,  secara teknis Bank Banten suda siap menjalankan transaksi tersebut.  Namun ada hal lain yang menyangkut administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah maupun Bank Banten. “Sebab jika itu tidak dipenuhi akan menimbulkan persoalan. Tadi di dalam,  Bank Banten mengaku siap,  dan SKPD pun siap untuk menysusn apa-apa yang menjadi kebutuhan,” pungkasnya.

Pemprov Banten sendiri, menurut Nata, menargetkan penyaluran gaji minimal sudah beralih pada Januari 2017. Untuk bentuk transaksi daerah lainnya diharapkan menyusul setelah penyaluran gaji tersebut.  “Soal kerugian (Bank Banten)  kita belum bicara ke sana. Mungkin nanti dipertemuan selanjutnya,” ujar Nata.

Direktur Utama Bank Banten Heru Sukanto menjelaskan, secara umum  Bank Banten siap menyalurkan gaji PNS di lingkungan Pemprov Banten.

“Kami dari Bank Banten sudah siap secara infrastruktur,  ATM sudah ada, buku tabungan sudah kami siapkan. Bahkan kalau nanti kemungkinan ada satu dua yang komplain,  kami siap mengatasinya dengan cara membentuk tim satgas. Di OJK pun ada lembaga pengaduan,” papar Heru.

Heru menegaskan, pihaknya siap memberikan pelayanan seperti  pembayaran gaji, dan seluruh transaksi keuangan Pemprov Banten. Infratsruktur yang ada sudah menunggung pelayanan tersebut.  (Bayu)