SERANG – Masyarakat yang berada di kawasan sekitar lokasi wisata pantai di Kecamatan Anyer dan Cinangka berharap agar pemerintah segera menyikapi persoalan tingginya harga tiket masuk pantai yang dinilai sangat mahal tersebut. Masyarakat khawatir, harga tiket Rp 700 ribu untuk satu bus besar tersebut bisa berdampak negative terhadap kondisi wisata dan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut.
Rohim, warga Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang mengatakan, dirinya menilai pemerintah Kabupaten Serang tidak belajar banyak dari kejadian sebelumnya pernah terjadi, yaitu kasus harga makanan di salah satu rumah makan di kawasan Anyer yang mencapai jutaan rupiah. Menurutnya, kejadian saat ini, sama seperti kejadian harga makanan tersbut, bisa menimbulkan dampak buruk terhadap tingkat kunjungan wisata dan mata pencaharian masyarakat.
“Pasti dirugikan, masyarakat disana kan mengandalkan tamu yang datang, kebanyakan Sabtu dan Minggu. Percuma mereka berjualan disana tapi pengunjungnya gak ada. Ketika ini rame akan mempengaruhi kunjugan,” ujar Rohim, Minggu (13/11).
Menurut Rohim, Pemerintah Kabupaten Serang harus komitmen dalam melakukan pengawasan harga makanan, tiket, maupun persoalan lain terkait pariwisata di daerah tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu membentuk tim pengawasan.
Warga lainnya, Rizal, mengungkapkan, pemerintah harus segera menyikapi persoalan ini, salah satunya dengan memanggil semua pihak terkait, baik itu pengelola pantai, maupun pemerintah desa setempat. “Segera memanggil pengelola pantai apakah harga itu sama semua, atau tidak, kan banyak ada yang dikelola warga, desa, pengusaha, kalau serentak apa dasar alasannya menetapkan harga sebesar itu. Selama ini harga Rp 700 ribu itu, pengunjug tidak dapat apa-apa, gajebo bayar lagi Rp 50 ribu, toilet bayar Rp 2 ribu belum lagi harga-harga makanan yang disebut mahal,” paparnya.
Rizal menambahkan, selain melakukan pengawasan, pemerintah harus terus mekampanyekan sadar wisata terhadap masyarakat sekitar terutama pada pihak-pihak yang mencari keuntungan dari objek wisata tersebut.
“Dari kejadian ini saya lihat ada beberapa hal catatan yang harus diperhatikan dan segera disikapi, pertama, sosialisasi sadar wisata yang dilakukan pemerintah masih kurang dan belum optimal, kedua harus ada keseragaman antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa terkait pengelola pantai apakah ada masuk ke kabupaten, kecamatan atau desa, selanjutya, apa yang didapat pengunjung dari harga tersebut, asuransi kah atau apa, karena salama ini harga itu hanya untuk mobil saja, untuk fasilitas lain pengunjung harus kembali bayar,” ujarnya. (Bayu)
