Ternyata Atut Belum Melimpahkan Wewenang ke Rano Karno

SERANG – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ternyata belum menandatangani surat pelimpahan wewenang pemerintahan Provinsi Banten yang dilayangkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mendagri menilai akan lebih efektif jika Pemprov Banten langsung dipimpin Wakil Gubernur Banten Rano Karno tanpa harus melakukan koordinasi terus menerus dengan Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta.

Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengaku, surat pelimpahan wewenang Gubernur yang dilayangkan oleh Mendagri, belum ditandangani Atut.
Atut masih enggan menandatangani dan masih melakukan pertimbangan untuk melimpahkan wewenang Gubernur Banten kepada Rano Karno.

PMI Cilegon Seleksi Peserta Jumbara PMR Banten, Targetkan Kontingen Tangguh dan Humanis

Program Birokrat Cilegon Mengajar Berlanjut, ASN Kembali Turun ke Sekolah

QUI dan LAZISMU Kota Serang Bagikan Nasi kepada Warga Kurang Mampu

Manfaat Terong Bagi Kesehatan, Cocok untuk Mereka yang Menjalankan Program Diet

“Sampai saat ini tidak ada wewenang yang dilimpahkan Gubernur (Atut-red) kepada saya. Cuma, untuk pelimpahan wewenang saya tinggal menunggu keikhlasan hati Gubernur Banten,” katanya usai acara silaturahmi tokoh-tokoh Banten di Le Dian Hotel, Minggu (2/2/2014).

Rano mengatakan, selama ini KPK dan Mendagri sudah memberikan kesempatan kepada Pemprov Banten untuk terus melakukan koordinasi dengan Atut. “Terkait berkas yang ditandangani Gubernur, baru 13 berkas. Salah satunya adalah evaluasi APBD Banten,” paparnya.

Selain itu, Rano memastikan sampai saat ini Pemprov Banten selalu menemui Atut saat jam besuk. “Masih banyak berkas yang harus
ditandatangan oleh Gubernur,” katanya.

Hingga saat ini Atut sudah menandatangani 13 dari 14 surat yang dibawa Pemprov Banten ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta. Berkas yang sudah ditandatangani antara lain draf evaluasi APBD Kabupaten Tangerang tahun 2014, draf evaluasi APBD Kota Tangerang tahun 2014, draf evaluasi APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2014, draf evaluasi APBD Kabupaten Lebak tahun 2014, SK Gubernur pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan lain-lain. (Wahyudin)