CILEGON – Sejumlah kegiatan Pemkot Cilegon di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dirasakan belum maksimal dalam merealisasikan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Cilegon Abdul Hakim Lubis pada Musyarawarah Rencana Pembangunan Kota (Musrenbangkot) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon tahun 2015 di Hotel Grand Mangku Putra, Kamis (3/4/2014). “Beberapa target kinerja kita dianggap masih kurang. Seperti pemerataan gender yakni pemberian life skill yang perlu kita tingkatkan kepada ibu-ibu rumah tangga supaya mereka dapat berbuat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Lubis.
Dalam kegiatan yang mengusung tema Pemantapan Ekonomi Kerakyatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Cilegon Yang Berkeadilan itu, kinerja dan capaian SKPD akan menjadi pokok bagian evaluasi yang akan dilakukan Pemkot. “Yang paling pokok adalah bagaimana RPJMD kita dapat tercapai. Kami akan menggenjot capaian SKPD yang masih diangka 40 persen,” terangnya.
Program lainnya yang menjadi catatan dan bahan evaluasi Pemkot kali ini yakni program rumah tidak layak huni yang dianggap masih belum berjalan dengan baik.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Cilegon Ratu Ati Marliyati menjelaskan, tidak tercapainya program rumah tidak layak huni karena tidak adanya sinkronisasi kegiatan itu antara perencanaan daerah dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. “Karena ada regulasi dari APBN yang tidak terealisasi dengan baik. Ketika kegiatan itu sudah kita tuangkan dalam perencanaan daerah. Bantuan APBN tiba-tiba tidak tidak bisa turun. Jadi, bukan semata mata karena kinerja dari SKPD saja,” katanya. (Devi Krisna)
