CILEGON – Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Cilegon Mahmudin
enggan mengomentari penilaian Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon M Tahyar yang menilai
mutasi pejabat eselon III dan IV pada Rabu (14/5/2014) lalu sarat kepentingan
dan tidak sesuai kompetensi. “Itu haknya Tahyar untuk mengatakan seperti
itu. Bagaimanapun mutasi itu adalah otoritas dan kebijakan pimpinan
(Walikota-red),” ujarnya, Rabu (16/5/2014).

Sementara itu, terkait dengan adanya pengaduan dari PNS yang
merasa kurang puas terhadap hasil mutasi kepada Tahyar, dirinya beranggapan hal
itu merupakan sebuah hal yang wajar. “Kalau mutasi itu ada perbedaan, saya
melihatnya wajar,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, M Tahyar mengaku menerima keluhan
dari pegawai yang kecewa terhadap mutasi. Dikatakan Tahyar, Walikota selaku
penentu kebijakan mutasi itu lebih mengedepankan unsur like and dislike, tanpa
mempertimbangkan kinerja dan kompetensi aparatur. (Devi Krisna)