SERANG – Plt Gubernur Banten Rano Karno yang merekrut empat staf khusus mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Langkah Rano Karno itu juga sebaiknya tak dilakukan karena masyarakat menginginkan kinerja dari Rano secara fokus dalam pemerintahan. “Staf khusus tidak dikenal dalam SOTK. Jadi tidak boleh membebani APBD. Yang terpenting sekarang adalah Rano fokus untuk penyerapan APBD yang saat ini masih minim di setiap SKPD,” ujar Suhada, Koordinator Aliansi Independen Pemantau Pembangunan (ALIPP), Rabu (13/8/2014).
Dijelaskan, ia juga mendapat informasi yang berkembang saat ini bahwa ada pihak-pihak tertentu atau orang tertentu menyebar ke SKPD seperti supervisi yang justru beraroma tak sedap. Yakni mengintervensi pejabat dalam penentuan proyek. “Termasuk saya diisukan bahwa saya bagian dari Rano Karno. Saya tegaskan bahwa saya tidak masuk bagian dari Rano Karno. Kalau saya masuk link Rano Karno, untuk apa perjuangan selama ini. Justru sekarang kalau ada indikasi korupsi atau tidak sesuai aturan dalam pemerintahan Rano maka saya akan bergerak paling depan untuk mengungkap itu,” katanya.
Seperti diketahui, Plt Gubernur Banten Rano Karno merekrut staf khusus. Tak tanggung-tanggung, empat orang sekaligus Rano rekrut untuk mendampingi guna memberikan masukan.
Informasi yang dihimpun, keempat orang staf khusus tersebut, yakni Agus Haryadi (dosen UI), Zulkifli (seniman), Lili (dosen UI), dan Oman Abdurahman (aktivis LSM). (ADE JAHRAN)










