Serang – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Banten Rano Alfath mengungkapkan, peluang Gubernur
Banten Rano Karno untuk mempunyai wakil masih terbuka, namun jalurnya
masih panjang dan ribet.

Setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah
Kementrian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, untuk Rano bisa mempunyai
wakil, DPRD Banten harus membuat surat usulan terlebih dahulu dengan
alasan-alasannya. Selain itu, usulan tersebut harus berdasarkan
keinginan Rano Karno.

“Apakah pak Rano ingin punya wakil atau tidak, untuk itu
kami akan segera melakukan koordinasi dengan pak Rano,” kata Rano saat
disambangi radarbanten.com diruang kerjanya, Jumat (14/8/2015).

Persoalan bukan hanya itu, hal yang lebih menyulitkan
danembutuhkan waktu lama adalah terkait dasar hukum yang saat ini
menjadi perdebatan. “Saat koordinasi, menurut Dirjen Otda dasar hukum PP
nomor 6 tahun 2005 masih bisa digunaksn asal tidak menyalahi aturan,
menurut kami itu menyalahi aturan karena PP tersebut turunan dari
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang telah dicopot dan diganti oleh
Undang-undang nonor 23 Tahun 2014 karena dalam undang-undang ini tidak
ada batasan waktu untuk memiliki wakil gubernur,” kata Rano.

Tambah Rano, Dirjen Otda kekeh menggunakan PP nomor 6 tahu
2005 tersebut karena undang-undang 23 tahun 2014 belum mempunyai
peraturan turunan.

Rano melanjutkan, akibatnya perdebatan antara DPRD dengan
Dirjen Otda pun tidak terhindari pada saat konsolidasi. “Akhirnya,
Dirjen Otda meminta waktu untuk berkoordinasi dengan Mendagri dan
Sekretariat Negara terkait dasar hukum yang akan digunakan,” pungkas
Rano.

Sambil menunggu informari Dirjen Otda, tambah Rano, DPRD
memutuskan untuk menyiapkan surat usulan wakil gubernur tersebut, agar
pada saat berkoordinasi terkait dasar hukum, DPRD sekaligus melauangkan
surat usulan.

“Yang akan membuat lama yaitu jika harus menunggu adanya
peraturan turunan dari undang-undang 23 tahun 2014, karena membutuhkan
waktu paling tidak satu tahun,” pungkas Rano. (Bayu)