SERANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten mengusulkan kepada Pemprov Banten agar menyekolahklan sumber daya manusia (SDM) pengelola aset Pemprov Banten. Pasalnya, setiap pemeriksaan rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aset selalu menjadi salah satu persoalan.
Kepala BPKP Provinsi Banten Rizal Sihite mengatakan, dalam pengelolaan aset, Pemprov Banten harus mempunyai dokumen-dokumennya, kepemilikan asetnya, dan penjelasan dokumen-dokumennya. “Jelaskan dulu perolehannya sekarang, apakah pelimpahan aset dari Jawa Barat, atau apa, agar opininya (opini BPK) bisa meningkat. Cara pengungkapan permasalahan pun harus diperbaiki. Kalau aset tersebut bermasalah, harus benar pengungkapannya,” kata Rizal di pendopo gubernur Banten, KP3B, seusai pertemuan dengan Gubernur Banten Rano Karno, Senin (7/3/2016).
Menurut Rizal, kemampuan menjelaskan aset dan pengungkapan masalah aset oleh SDM Pemprov masih rendah. Untuk itu, menurutnya, Pemprov Banten harus meyekolahkan SDM-nya.
Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Takro Jaka Rooseno mengatakan, Gubernur mengapresiasi usulan BPKP. “Masukan dari BPKP sedang kita susun. Mereka menyarankan agar tenaga kita dilatih sesuai dengan bidangnya, misalnya soal aset. Itu diapresiasi Gubernur,” ujarnya.
Takro mengakui jika SDM yang menangani akuntansi dan aset masih kurang dari sisi jumlah. “Minimal, masing-masing SKPD lima. Sekarang sudah ada, tapi kemampuannya yang belum,” ujarnya. (Bayu)
