JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai wacana pensiun dini untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang direncanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) adalah sebuah keanehandan memicu kegaduhan baru.
“Menteri Yuddy sering aneh-aneh kebijakannya. Kadang-kadang tidak populer kemudian hanya bikin gaduh dan resah masyarakat,” tegasnya kepada JawaPos.com, di Jakarta, Senin (7/3).
Menurut Lukman Edy, program pensiun dini tidak diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini akan ditolak Komisi II jika Yuddy mengajukannya. “Kalau langgar undang-undang kita tolak,” seru politikus PKB itu. Kalaupun ada PNS yang malas, menurutnya itu kewajiban Yuddy untuk menertibkan. “Jangan kemudian lantas potong-potong saja, itu kan menyangkut hak orang,” ujar Edy.
Sementara itu, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Negeri Manado, Ferry Liando mengatakan, wacana pemerintah untuk lakukan pensiun dini adalah keputusan yang bijak, walaupun itu tidak popolis. Menurutnya, hampir separuh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu membiayai pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian, pembangunan di daerah jadi melambat karena setengah APBD dihabiskan hanya untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS.
“Sementara kualitas dan sumber daya PNS tidak merata. Kebanyakan PNS berkinerja buruk,” kata Liando, Selasa (8/3/2016), dilansir JawaPos.com.
Dirinya menilai, rasionalisasi penting dalam rangka efisiensi. PNS yang tidak produktif dapat dipangkas atau tunjangannya dibatasi. “Perlu rasionalisasi agar anggaran negara hanya bisa membiayai PNS yang produktif,” tandasnya.
Selama ini, imbuhnya, kinerja birokrasi bermasalah pada gemuknya struktur birokrasi. Terlalu banyak PNS, padahal pekerjaan tidak banyak. Kalau pun ada yang kebagian pekerjaan, kebanyakan tidak maksimal.
“Itulah sebabnya di saat-saat jam kerja banyak PNS yang keluyuran. Kenapa Mereka sangat frustrasi karena tidak ada pekerjaan. Inilah pentingnya rasionalisasi,” nilainya. (JPG)
