JAKARTA – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Grand Tropic Jakarta selama dua hari, yakni Senin-Selasa (21-22/3/2016). SKPD tersebut merupakan mitra kerja Komisi IV, yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), dan Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Ali Nurdin Abdul Gani mengatakan, Rakor Komisi IV ini dalam rangka koordinasi mengenai pelaksanaan pelelangan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. “Melalui Rakor ini, kami ingin mengetahui pelaksanaan pelelangan kegiatan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten,” kata Ali.
Menurut Ali, berdasarkan keterangan dari Biro Ekbang, usulan pelelangan melalui ULP Provinsi Banten pertanggal 17 Maret 2016 sebanyak 138 paket dari 21 SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp 259,989 miliar lebih meliputi, Dishubkominfo sebanyak 3 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 982,5 miliar, DBMTR sebanyak 17 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 173,372 miliar lebih, Dinsos 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 713,7 juta, Disbudpar sebanyak 3 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 650,910 juta, Biro Kesra sebanyak 4 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 7,243 miliar lebih, DSDAP sebanyak 62 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 38,542 miliar lebih, DPPKD sebanyak 3 paket dengan pagu anggaran 1,304 miliar lebih.
Kemudian Biro Ekbang 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 100 juta, Sekretariat DPRD sebanyak 2 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,384 miliar lebih, BKPMPT sebanyak 2 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 566,375 juta, RSUD Malingping sebanyak 7 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 4,989 miliar lebih, RSUD Banten sebanyak 4 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,828 miliar lebih, Dispora sebanyak 2 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih, BLHD 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 250 juta, BPPMD 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 518,4 juta, Biro Perlengkapan dan Aset sebanyak 6 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,581 miliar lebih.
Selanjutnya DKP 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 100 juta, Dishutbun sebanyak 2 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,482 miliar lebih, Dinas Pendidikan sabnyak 14 paket dengan pagu anggaran sebesar 14,382 miliar lebih, BPBD 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 229,457 juta, dan Kantor Penghubung 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. “Lelang yang sudah selesai 16 paket dengan pagu anggaran Rp 14,113 miliar lebih dan efesiensi Rp 1 miliar lebih, sedangkan dalam tahapan proses lelang sebanyak 65 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp 212,279 miliar lebih dan proses penunjukan langsung 18 paket dengan pagu anggaran 10,393 miliar lebih,” ujarnya.
Ditambahkan Ali, persentase dari jumlah paket yang ada pada rencana umum pengadaan (RUP) sebesar 27 persen dari 504 paket penyedia, sedangkan persentase dari anggaran yang ada pada RUP sebesar 29 persen dari pagu anggaran pada RUP sebesar Rp 910,598 miliar lebih. “Dikarenakan sudah memasuki triwulan pertama, kami berharap proses kegiatan lelang di ULP Provinsi Banten dilaksanakan secara maksimal,” harapnya. (Humas DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)
