SERANG – Selama masih ada Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten, Pemprov Banten tidak akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Gunawan, saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Banten setelah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (9/6).
Menurut Gunawan, hal tersebut seperti mengingat, secara aturan TKS tidak diperkenankan. “Sampai kapan pun Banten tidak akan dapat tanpa pengecualian (opini WTP), salah satu penyebabnya masih ada tenaga TKS. Jadi seminimal mungkin dikurangi hal-hal yang dimaksud. Kemarin dewan pun menanyakan soal TKS itu, tapi mungkin faktor kemanusiaan masih ada,” ujarnya.
Gunawan melanjutkan, hasil kunjungan Badan Anggaran DPRD Banten ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kemarin, KemenPAN-RB merekomendasikan agar Pemprov Banten setegas mungkin merasionalisasi TKS. “Caranya diberikan kepada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bisa dengan apel, kehadiran,” katanya.
Adapun untuk tenaga kerja yang bisa membantu kinerja PNS, KemenPAN-RB akan mengadakan kegiatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun itu akan dibuka dari awal tidak hanya untuk para TKS.
Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deni Hermawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan upaya rasionalisasi TKS. Hal tersebut seiring dengan adanya rekomendasi dari KemenPAN-RB dan KPK.
“Seluruhnya tidak dilakukan tahun ini, rasionalisasi ini dilakukan dengan parameter objektif, saat ini kita sedang melakukan analisis,” ujarnya. (Bayu)
