SERANG – Puluhan mobil dinas (mobdin) yang saat ini digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Banten akan ditarik oleh Pemprov Banten. Penarikan itu dilakukan, karena dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah, saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Banten setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/6).
Menurutnya, sesuai dengan instruksi KPK, mobil dinas yang ada saat ini untuk ditarik terlebih dahulu dan dilakukan pendataan ulang oleh Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi Banten. Setelah adanya pendataan ulang, mobil dinas tersebut akan didistribusikan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
“Sekarang tidak lagi bicara soal pemerataan mobil dinas, tapi semuanya ditarik dulu. Nanti setelah didata, mau sifatnya pinjam pakai atau gimana disesuaikan dengan aturan,” ujarnya.
Di tempat yang sama Sekretaris DPRD Provinsi Banten, Deni Hermawan menjelaskan, dalam aturan, yang mendapatkan fasilitas mobil dinas hanya unsur pimpinan dewan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedangkan untuk anggota tidak mendapatkan fasilitas tersebut.
“Karena itu, semuanya ditarik, nanti dikumpulkan terlebih dahulu oleh Biro Aset, dan setelah itu baru didistribusikan ulang,” katanya.
Sekwan sendiri diberikan tengat waktu oleh KPK selama satu pekan ini untuk menyerahkan mobil dinas tersebut kepada Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi Banten. “Yang ditarik hanya yang di anggota, kalau unsur pimpinan kan ada aturannya. Sekitar 42 kendaraan dinas yang digunakan anggota dewan akan ditarik,” ujarnya. (Bayu)
