SERANG – Laporan keuangan Pemkot Serang tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu penyebabnya persoalan data aset hasil pelimpahan dari Pemkab Serang.
Asisten Daerah (Asda II) Pemkot Serang Poppy Nopriadi mengatakan, pada tahap pertama Pemkot Serang menerima 11 ribu item aset, sudah ditelaah dan diverifikasi sebanyak sekitar 8 ribu, sisanya masih sekitar 2.600 item yang masih bermasalah.
“Temuan BPK terutama sebagian besar aset-aset merupakan pelimpahan dari Pemkab Serang. Baru kemarin mencoba mengurai benang kusut itu. Saya mengapresiasi bidang aset dengan keterbatasannya mau bekerja sama, dengan pihak lain sehingga tinggal 2.600 item lagi yang perlu diverifikasi,” kata Poppy, Rabu (22/6).
Dari jumlah aset yang belum ditemukan, lanjut dia, sudah ditelaah dan susah ditelusuri keberadaan dokumen-dokumennyanya, seperti berupa kendaraan. Bentuknya diserahkan sekian, tapi dokumennya tidak dijelaskan dan diserahkan.
“Rencana aksi daerah, action plan, dan menyelesaikan sisa pekerjaan yang menjadi temuan mudah-mudahan 60 hari kerja bisa diselesaikan. Saya juga berharap, yang menjadi temuan BPK ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Ini memang tugas berat, tetapi tetap harus terap diurai,” katanya.
Poppy menjelaskan, saat ini Pemkot Serang masih belum menerima pengalihan aset tahap tahap kedua karena dari jumlah 678 item aset yang mau diserahkan, hanya 77 dokumennya yang ada. (Fauzan Dardiri)
