JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memfokuskan pada peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bidang teknologi informasi. Hal itu guna mewujudkan sistem penerapan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik.
Seiring dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berani berinovasi dan keluar dari zona nyaman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Zudan mendorong ASN membangun zona nyaman baru, dan meninggalkan pola kerja manual menuju era digitalisasi.
Zudan juga menyarankan agar semua layanan publik diupayakan banyak memanfaatkan sistem online, dan sesedikit mungkin melakukan tatap muka. “Bertemu muka, memberi peluang bagi pemohon jasa layanan untuk menyuap pelayan publik agar mendapat privelege atau keistimewaan tertentu,” kata Zudan di Jakarta.
Untuk perkara ini, anak buah Mendagri Tjahjo Kumolo ini telah membuktikannya sendiri. Pelbagai contoh baik dari jajaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia yang dibawahinya sudah diwujudkan demi pelayanan masyarakat yang semakin baik, cepat dan bebas pungli.
Senada dengan Zudan, pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu Lely Arrianie menilai, tidak mudah bagi pemerintah saat ini memutus rantai birokrasi berbasis sumber daya manusia menjadi ke teknologi.
“Saya kira ini tidak mudah. Bahkan, hal itu pun sulit dilakukan pemerintahan sebelum Joko Widodo (Jokowi),” katanya hari ini di Jakarta.
Namun demikian, Lely memandang langkah penanaman ilmu berbasis elektronik bisa saja dilakukan. Sebab, saat ini upaya pemerintah dalam menata PNS sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit.
Pemerintah memang ingin mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur bahkan menyampaikan pemerintah saat ini sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh PNS, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan PNS di bidang teknologi informasi (IT).
Dikatakan Asman, penerapan e-government tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan IT dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Untuk itu, sektor birokrasi memerlukan SDM yang mendukung program pemerintah tersebut.
Menteri Asman juga akan memberdayakan semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara guna melatih PNS melek teknologi.
“Nanti kita berdayakan semua termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar pegawai-pegawai yang tidak memiliki kemampuan akan kita latih. Nah mungkin nanti ada kursus tiga bulan, enam bulan nanti secara reguler akan kita tingkatkan terus kemampuannya,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan ke depannya PNS juga perlu mengikuti pelatihan mengenai IT. “Karena semua berbasis IT, nah jangan sampai ada pegawai yang tidak tahu soal IT,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Asman mengatakan pemerintah tengah menggenjot efektivitas jumlah PNS. Salah satunya dengan kebijakan rasionalisasi PNS yang akan dibiarkan berjalan secara otomatis. Pemerintah menekankan setiap dua orang PNS pensiun akan digantikan oleh satu PNS baru. Sehingga birokrasi akan ramping dengan sendirinya, karena pegawai yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Pemerintah juga tengah menata penyebaran PNS agar tidak semuanya menumpuk di kota besar, sementara di daerah perbatasan kekurangan pegawai. (ADVERTORIAL)
