SERANG – Selain pengurangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2017, evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap postur APBD 2017 berdampak terhadap Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten kota di Provinsi Banten.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, rasionalisasi bantuan keuangan kepada kabupaten kota disesuaikan dengan kesenjangan fiskal di masing-masing kabupaten kota.
“Lebak Rp110 miliar, Pandeglang Rp90 miliar, Kabupaten Serang Rp100 miliar, Cilegon Rp70 miliar, Kota Serang Rp32,5 miliar, Kota Tangerang Rp32 miliar. Kota Tangsel sama Kabupaten Tangerang saya lupa nilainya. Intinya itu sesuai dengan kesenjangan fiskal,” ujarnya setelah rapat hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Banten di gedung DPRD Banten, Kamis (5/1).
Menurut Asep, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara DPRD dalam hal ini Badan Anggaran dan Pemprov Banten dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Seperti yang diberitakan sebelumnya, dampak dari evaluasi Kemendagri, APBD Banten 2017 mengalami penurunan mencapai Rp400 miliar. APBD Banten akhirnya disepakati turun menjadi Rp10,3 triliun dari rencana semula Rp10,7 triliun.
“Postur APBD ini sudah clear. Sudah disepakati bersama hasil evaluasi APBD. APBD jadi Rp10,3 triliun, turun,” ujar Asep. (Bayu)
