WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memahami bila ketidakdisiplinan menjadi alasan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI M Herindra mencopot Komandan Distrik Militer (Dandim) Lebak Letkol Czi Ubaidillah.
Namun soal pelatihan yang diberikan kepada anggota FPI setempat, Hidayat menilai sah-sah saja. Pasalnya, bela negara itu menjadi kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali.
Tentunya anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti FPI yang secara formal dan sah diakui keberadaan lembaganya, juga termasuk.
“Karena FPI sebagai organisasi formal, resmi di Indonesia, mestinya bukan lembaga yang tidak boleh diajak bahkan harus diajak. Penting diajak karena FPI bagian dari realita ormas di Indonesia yang sangat pro dengan Indonesia. FPI itu sangat mendukung NKRI, jangan lupa itu,” kata Hidayat di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (9/1), seperti dilansir JPNN.com.
Karena itu dia meminta masyarakat dan pemerintah tidak perlu mencurigai FPI sebagai organisasi yang tidak boleh diajak dalam program bela negara. Justru, ormas yang punya oritentasi terhadap keutuhan NKRI harus didukung.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, persoalannya sekarang adalah belum ada Undang-undang (UU) yang secara khusus mengatur soal bela negara.
Padahal, pihaknya sudah pernah mengusulkan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan menyiapkan regulasinya.
Dengan begitu, program bela negara ke depan bisa lebih terukur. Serta ada prosedur jelas tentang siapa yang terlibat, siapa pelatihnya, maupun materi-materi yang diajarkan.
“Memang jadi masalah karena UU tentang bela negara itu sendiri belum dibuat. Itu perintah tentang bela negara memang ada di UUD, tapi itu harus ditindaklanjuti dalam UU. Sampai hari ini belum ada,” tambahnya. (fat/JPNN)
