SERANG – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menutup sementara PT Gizindo Sejahtera Jaya (GSJ), mendapatkan perlawanan. Tim Kuasa Legal Hukum perusahaan peternakan telur ayam tersebut melawan karena langkah penutupan dinilai tidak prosedural.
Ketua Tim Legal Hukum PT GSJ Frans Adrianus masih mempertanyakan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang langsung memberikan rekomendasi kepada Pemkab Serang hingga berujung pembekuan kegiatan di peternakan ayam kliennya. “Penutupan sementara dalam mengatasi persoalan limbah kotoran ayam, saya nilai tindakan ini seolah tidak secara prosedural,” keluh Frans yang dimintai tanggapan soal kepastian Pemkab untuk menghentikan kegiatan di PT GSJ melalui sambungan telepon seluler, Jumat (20/1).
Menurut Frans, seharusnya Dewan menampung hasil rapat pada Rabu (18/1) dulu, mendengar pendapat, kemudian mengundang instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Tidak serta merta hanya berdasarkan opini. Begitu pula Pemkab, sebelum melakukan tindakan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Seharusnya, terlebih dahulu menggunakan mekanisme prosedural secara hukum,” ujarnya.
Jangan sampai, terang pria yang diketahui asal Bekasi itu, tindakan penutupan sementara berdampak pada kegaduhan di Kabupaten Serang yang menggangu masyarakat, perusahaan, serta ketertiban umum. “Ini menjadi pembelajaran buat Dewan bahwa lembaga itu bukan Tuhan, bukan pengadilan, tetapi harus mempunyai SOP (standar operasional prosedur), mempunyai satu tindakan ilmiah sehingga tidak ada rekomendasi yang membuat kegaduhan,” terangnya.
Ia menilai, rekomendasi pemberhentian sementara terhadap perusahaan kliennya harus ditinjau ulang dengan memanggil instansi yang melakukan pengawasan. Menurutnya, jika keputusan diambil oleh kepala daerah tidak berdasarkan fakta, maka bisa menimbulkan dampak kerugian terhadap perusahaan dan masyarakat. “Di sisi lain dalam hal ini, berarti ada penyalahgunaan jabatan,” jelasnya.
Kata Frans, manusia tidak kebal hukum, sekali pun dia pejabat. Kalau misalnya satu keputusan itu keliru lantaran diambil satu pihak atau melanggar undang-undang, bisa berakibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi, ungkap Frans, konteks PT GSJ adalah industri makhluk hidup, bukan garmen atau industri elektronik. “Ayam ini ada batas waktu, tidak bisa sembarangan ditutup begitu saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Pandji Tirtayasa saat dimintai tanggapan soal pihak legal perusahaan yang berencana menempuh jalur hukum, mengaku tidak gentar. “Silakan saja, itu hak perusahaan kalau mereka merasa punya alasan hukum yang kuat,” tegasnya. (Nizar S/Radar Banten)
