SERANG – Kartu combo yang diterbitkan oleh Kementrian Sosial yang direncanakan akan mulai diberlakukan tahun 2017 ini nyatanya di Provinsi Banten masih mengalami hambatan. Pasalnya pendistribusian atau pembelian elpiji subsidi 3 kg menggunakan kartu combo tersebut saat ini masih menunggu data statistik yang valid dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
Sekertaris Hiswana Migas Banten Suhaemi menyatakan, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi lanjut terkait pendistribusian menggunakan kartu tersebut.
“Memang benar untuk pembelian elpiji menggunakan kartu itu akan berlaku tahun ini, namun waktu pastinya belum tau karena menunggu data statistik yang validnya u tuk mendata siapa saja yang berhak mendapatkannya jangan sampai salah sasaran,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (6/2).
Sementara itu, lanjut dia, program tersebut akan terealisasi sejalan dengan data statistik yang lebih valid, karena pemberian kartu tersebut harus tepat sasaran. Pihak yang ikut bekerjasama tentunya akan memeriksa terlebih dahulu keadaan keluarga sebenarnya.
“Untuk pembagian kartu itu kan tidak semudah memberi begitu saja,” katanya.
Ia menambahkan, rencana sudah ada untuk program tersebut, tetapi semua harus sesuai dengan data statistik yang valid. Terakhir 2014 BPS Provinsi Banten baru merilis data valid pengguna konsumsinya.
“Itu kan data valid di 2014, tidak bisa diasumsikan untuk menggunakan data valid di 2017,” jelasnya.
Kendati demikian, sejauh ini pihak dari Hiswana Migas pun belum mengikuti sosialisasi untuk program pembelian elpiji subsidi menggunakan kartu tersebut. Namun, mekanismenya akan menjadi pembeda, artinya yang tidak mendapatkan kartu merupakan menengah keatas dan
tidak bisa membeli elpiji bersubsidi.
“Saya kurang tau sistem lebihnya seperti apa, entah dana atau teregistrasi untuk rakyat miskin saja, pembelian menggunakan edisi di pangkalan atau lainnya, kami belum mengetahuinya,” tuturnya.
Seperti diketahui, sejauh ini distribusi masih dilakukan seperti biasa saja. Gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg atau non subsidi akan tetap ada untuk bisa mengimbangi apabila masyarakat menengah keatas sudah tidak boleh membeli elpiji bersubsidi. “Artinya sudah ada barang pengganti yang bisa dibeli oleh mereka yaitu 5,5 kg dan 12 kg non
subsidi,” ungkapnya. (Wirda)
