SERANG – Dari 210 budang tanah eks pelimpahan dari Jawa Barat milik Pemprov Banten 114 diantaranya masih belum memiliki sertifikat. Informasi tersebut dihimpun dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S.
Dari data yang diberikan Nandy, paling banyak bidang tanah tanoa sertifikat tersebut berada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 34 bidang tanah. Secara berturut-turut, Kota Serang 32 bidang tanah, Kabupaten Serang 25 bidang tanah, Kabupaten Lebak 18 bidang tanah, Kota Tangerang dan Kota Cilegon masing-masing dua bidang tanah, dan Tangerang Selatan satu bidang tanah.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, menurut Nandy, Pemprov Banten akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Informasi sementara anggaran sudah dianggarkan, kita akan bekerjasama dengan BPN, jumlah anggarannya berapa saya lup” ujarnya hari ini, Selasa (7/2).
Selain itu, lanjut Nandy, langkah yang akan dilakukannya yaitu menginventarisasi ulang semua aset. “Untuk pengelolaan aset, langkah awal data dulu, data valid, kemudian analisis persoalan apa saja terhadap item data itu,” katanya.
Selain persoalan aset tanah, Pemprov Banten pun saat ini sedang disibukan dengan inventarisasi aset keseluruhan seoring dengan adamya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejauh ini, progres inventarisasi baru selesai 40 persen
Inventarisasi dan sertifikasi terhadap aset tersebut menurut Nandy perlu dilakukan untuk merapihkan administrasi aset lemerintah. Selain itu, aset selalu menjadi perhatian dalam seriap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten setiap rahunnya. (Bayu)
