CILEGON – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang malas bekerja atau melakukan tindakan indisipliner maka tunjangan daerah (tunda) akan dipotong. Pemotongan dilakukan bervariasi tergantung tingkat kesalahan.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon Mahmudin mengatakan, ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan pulang sebelum pukul 16.00 WIB akan dikenakan pemotongan tunda sebanyak satu persen. Sementara, untuk yang alpa dan tidak mengikuti kegiatan perayaan hari besar nasional (PHBN) dan perayaan hari besar Islam (PHBI) dipotong dua persen. “Punishment itu diberikan agar ASN disiplin,” kata Mahmudin, kemarin.
RelatedPosts
Dijelaskan Mahmudin, bagi ASN yang tidak masuk lantaran sakit atau izin, tidak akan dikenakan pemotongan tunda. Akan tetapi, surat izin dan keterangan sakit dari dokter hanya berlaku selama tiga hari. “Kalau lebih dari tiga hari dipotong juga tundanya,” jelasnya.
Menurut Mahmudin, pemotongan tunda nantinya akan diatur dalam peraturan Walikota (perwal). Saat ini, perwal terkait pemotongan tunda sedang dirumuskan oleh tim perumus dari BKPP dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cilegon. “Kemungkinan Minggu depan (pekan ini-red) selesai. Kita serahkan ke Pak Wakil (Wakil Walikota Cilegon Edi Ariadi-red), setelah itu ditandatangani Pak Wali (Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi-red),” terangnya.
Absensi ASN, lanjutnya, saat ini sudah bisa dipantau langsung oleh siapa pun termasuk Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Hal tersebut lantaran absensi online menggunakan finger print langsung terkoneksi dengan jaringan internet. “Kalau Pak Wali mau mantau absensi tidak perlu lagi ke kantor OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, bisa lewat komputer yang ada di Pemkot Cilegon,” ujarnya.
Ditegaskan Mahmudin, jika Perwal tentang punishment absensi sudah ditandatangani Walikota Cilegon pada pekan ini maka Maret 2017 pemotongan tunda bisa langsung diuji coba. Sementara, bagi ASN yang prestasi kehadirannya baik tentunya akan menerima tunda secara utuh. “Reward (tunda-red) itu juga kami berikan di akhir bulan. Ke depan semua OPD akan menerapkan absensi online, saat ini baru sekira 18,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Baihaki Sulaiman meminta agar Perwal segera diselesaikan. Hal itu dilakukan agar sanksi bagi ASN yang malas segera diterapkan. “Memang sudah saatnya ASN yang bandel untuk diberi punishment. Jangan samakan tundanya antara yang malas dan yang rajin,” tegasnya. (Banten Raya/Radar Banten)
