SERANG – Maryani (sebelumnya ditulis Maryanih-red), anggota DPRD Kabupaten Serang yang dilaporkan ke Polda Banten, Senin (13/2) lalu, atas tuduhan pencemaran nama baik dan memfitnah Rano Karno, menepis tudingan tersebut. Politisi asal Partai Golkar itu mengaku belum mengerti mengapa dirinya harus dilaporkan.
“Ibu (menyebut dirinya-red) belum mengerti. Sama sekali belum mengerti. Nanti, kalau ibu sudah mengerti, ibu kabari ya,” kata Maryani dihubungi melalui telepon seluler (ponsel)-nya, Kamis (16/2).
RelatedPosts
Diketahui, Rano Karno diwakili tim kuasa hukum Azis Fahri Pasaribu melaporkan Maryani, dilaporkan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan Pasal 311 ayat (1) KUH Pidana.
Maryani dituduh telah menyebarkan hoax dan disebarkan melalui grup WhatsApp DPRD Kabupaten Serang. Isinya, Rano Karno dituduh menjadi dalang di balik penempatan pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang bernama Okti, pindahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang baru golongan III D yang non Islam pada mutasi pejabat Pemprov Banten pada Januari 2017.
Okti dikatakan sengaja ditempatkan oleh Rano Karno untuk kepentingan politiknya. Padahal, Rano Karno telah menjadi Gubernur Banten nonaktif karena sudah cuti kampaye per 28 Oktober 2016. Lantaran informasi tersebut telah tersebar luas di media sosial, kasus itu dilaporkan ke polisi. Informasi yang disebar itu dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Tidak pernah. Ibu tidak pernah menulis hal itu. Nanti, kalau ibu sudah ngerti, ibu kasih kabar ya,” bantahnya.
Terpisah, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Zaenal mengaku laporan tersebut baru akan diproses mulai pekan depan. “Anggota masih pada ngepam. Paling Senin saya disposisi ke penyidik supaya langsung ditindaklanjuti,” jelasnya. (Merwanda/Radar Banten)
