SERANG – Penyaluran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Banten untuk kabupaten kota masih belum jelas.
Kepala Biro Hukum Provinsi Banten Agus Mintono menjelaskan, hingga hari ini Pergub yang mengatur hal tersebut masih dalam pembahasan. “Kita sedang menunggu, Pergubnya yang masih taraf koordinasi, kita juga berusaha, mudah-mudahan tidak lama lagi selesai,” ujarnya melalui sambungan telepon seluler, Selasa (14/3).
Tidak ada masalah yang menghambat dalam penyusunan Pergub yang menyebabkan lamanya proses penyusunan. Menurutnya, kajian perlu dilakukan secara komprehensif.
Agus mengaku tidak bisa memprediksi kapan Pergub tersebut selesai dibahas dan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengungkapkan, pembahasan bantuan keuangan sudah selesai sejak satu bulan yang lalu. Menurutnya, hasil pembahasan tersebut pun sudah lama diserahkan kepada Biro Hukum untuk kemudian dibuat dasar hukumnya.
“Yang dibutuhkan Pergubnya, yang dulu dipisah sekarang disatukan, dulu bantuan keuangan dipisah, sekarang supaya kontrolnya lebih efektif, sekarang disatukan dengan pengelolaannya,” ujar Hudaya.
Hasil pembahasan yang disodorkan ke Biro Hukum untuk kemudian ditetapkan menjadi Pergub, menurut Hudaya, beberapa diantaranya terkait batasan penggunaan bantuan keuangan tersebut beserta pengelolaannya.
“Yang penting bankeu tersebut untuk kepentingan pelayanan dasar. Kemudian mekanismenya jumlah bantuan dibagi empat, karena disalurkannya per triwulan, namun, untuk triwulan pertama diberikan 10 persen, untuk selanjutnya tergantung progres penyerapan anggaran tersebut dan laporannya. Jadi untuk triwulan selanjutnya bergantung pada hal itu,” paparnya.
Hudaya berharap akhir bulan ini bantuan keuangan sudah bisa disalurkan pada kabupaten kota.
Adapun alokasi bantuan keuangan untuk Kabupaten Tangerang ditetapkan Rp100 miliar (tidak berubah), Kota Tangerang ditetapkan Rp32,5 miliar dari rencana alokasi Rp25 miliar, sedangkan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditetapkan Rp40 miliar dari rencana alokasi Rp50 miliar.
Untuk Kabupaten Lebak Rp110 miliar, Kabupaten Pandeglang Rp90 miliar, Kabupaten Serang ditetapkan Rp100 miliar dari alokasi sebelum dievaluasi Kemendagri Rp109 miliar, Kota Serang dari Rp25 miliar naik menjadi Rp32 miliar, sedangkan Kota Cilegon tidak berubah yakni Rp70 miliar. (Bayu)
