SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Bojonegara dan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera mengambil langkah konkret mengatasi kemacetan kronis di ruas Jalan Bojonegara-Pulo Ampel.
Desakan Koalisi Masyarakat Bojonegara-Pulo Ampel disampaikan dalam forum pembahasan penanganan kemacetan yang dihadiri Gubernur Banten, Andra Soni, di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis 6 Agustus 2026.
RelatedPosts
Perwakilan masyarakat Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Adam, mengatakan bahwa persoalan kemacetan di kawasan tersebut sudah menjadi pembahasan sejak tahun 2000. Namun, hingga kini masyarakat masih harus menghadapi antrean kendaraan setiap hari.
“Sudah kita bicarakan sejak tahun 2000. Mudah-mudahan setelah 26 tahun, bersama Pak Gubernur ini bisa kita wujudkan,” katanya.
Menurut Adam, salah satu penyebab kemacetan semakin parah adalah meningkatnya aktivitas truk tambang setelah sebagian aktivitas pertambangan di Jawa Barat beralih ke wilayah Banten.
Ia berharap, selama proses pembangunan jalan berlangsung, pemerintah juga mengambil langkah jangka pendek melalui pengetatan pengawasan operasional angkutan tambang.
“Mohon pengaturan terkait tambang lebih ketat. Peraturan gubernur sudah ada, sekarang tinggal pengawasan teknisnya bersama Dishub dan Kepolisian. Soal keselamatan ini sangat penting,” ujarnya.
Adam juga mengusulkan agar masyarakat dilibatkan dalam pembahasan Detail Engineering Design (DED) proyek jalan. Menurutnya, warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut memiliki pengalaman langsung mengenai titik-titik kemacetan, sehingga dapat memberikan masukan.
“Kami mungkin tidak punya kemampuan teknis, tetapi punya pengalaman langsung di lapangan. Akan lebih baik jika masyarakat dilibatkan dalam pembahasan DED,” katanya.
Ia berharap, pembangunan jalan yang direncanakan Pemprov Banten benar-benar mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kemacetan di kawasan industri Bojonegara-Puloampel.
Editor: Agus Priwandono
