SERANG – Dalam penilaian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kota Serang gagal menjadi kota sehat. Hal itu terjadi lantaran tidak ada program yang terintegrasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Serang.
Hal itu diungkapkan Pengurus Forum Kota Serang Sehat Achmad Machron LH. “Saya sedih, karena dukungan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah-red) tidak ada,” ungkap Achmad pada Musrenbang Kota Serang di Ratu Hotel Bidakara, Rabu (22/3).
Padahal, tambahnya, untuk menciptakan Kota Serang sehat adalah tugas pokok dan fungsi OPD. Sementara, Forum Kota Serang Sehat hanya membantu saja.
Kata dia, forum itu terbentuk pada 2013 silam. Lantaran tak ada program yang terintegrasi dengan baik, Kota Serang bahkan dinilai tak mempunyai forum tersebut.
Akademisi di salah satu perguruan tinggi swasta ini mengungkapkan, pada suatu rapat, pihaknya mengundang 30 OPD termasuk kecamatan, tetapi yang datang hanya enam OPD saja. Bahkan, selama ini, OPD yang peduli hanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kesehatan.
Kata dia, dalam tahap awal ini, sebenarnya Kota Serang hanya mengikuti dua tatanan kota sehat untuk penilaian Kemenkes. Yaitu kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum serta kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Namun, Kemenkes menilai gagal karena seharusnya ada banyak komponen yang diisi OPD. Kegagalan Ibukota Provinsi Banten ini diumumkan Kemenkes saat pertemuan di Tangerang beberapa waktu lalu. “Harusnya semua terintegrasi,” ujar Achmad.
Selain mengenai kota sehat, ia juga mengatakan, tumpukan sampah di dekat jembatan juga harus diperhatikan. Padahal, perumahan dapat melakukan swadaya untuk mengelola sampah agar diangkut ke TPSA Cilowong. Untuk itu, diharapkan Pemkot dapat menggerakkan kesadaran masyarakat melalui kecamatan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Furtasan Ali Yusuf mengatakan, DPRD akan meningkatkan fungsi pengawasan. Sementara itu, ia juga mengamini sampah merupakan permasalahan Kota Serang yang krusial.
Kata dia, tak semua masyarakat mau melakukan swadaya. Pembuangan sampah sembarangan merupakan salah satu cara menghindari pembayaran iuran sampah.
Sementara, politikus Partai Hanura ini juga mengungkapkan, pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi masalah di masyarakat. Biasanya masyarakat menolak apabila di dekat tempat tinggalnya terdapat TPS. Untuk itu, perlu ruang tersendiri yang terisolasi. (Rostina/Radar Banten)











