CILEGON – Sebanyak 400 guru honorer SMA dan SMK di Kota Cilegon belum juga menerima gaji selama tiga bulan terakhir. Hal tersebut terjadi sejak perpindahan kewenangan pengelolaan sekolah tingkat atas itu dari kota ke pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cilegon Wandi Wahyudin merasa prihatin adanya ratusan guru honorer di Cilegon yang belum menerima gaji. Ia menginginkan hal itu tidak terjadi terus menerus dan berkepanjangan. “Saya yakin teman-teman (guru honorer-red) sangat membutuhkan bayaran itu walaupun nilainya juga tidak seberapa,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (4/4).
Wandi mengaku sering mendapat keluhan dari beberapa guru honorer yang belum mendapat gaji tiga bulan terakhir ini. Karenanya, ia meminta musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) bisa mengambil langkah. “Kabarnya ada beberapa sekolah yang melakukan talangan untuk membayar honor guru, semoga itu bisa dilakukan untuk memperingan beban guru honor,” ungkapnya.
Secara kelembagaan, Wandi mengaku akan berkoordinasi dengan PGRI Provinsi untuk menyuarakan hal yang menjadi keluhan para guru honorer. “Kami minta agar PGRI Provinsi Banten untuk menanyakan kenapa hal tersebut terjadi dan mendorong agar pemprov segera memberi hak-hak-guru honorer,” ujarnya.
Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tata Usaha (FKGTH) Cilegon Supardi Gofar mengatakan, setelah perpindahan kewenangan SMA dan SMK ke pemprov, guru honorer SMA dan SMK yang ada di Cilegon berpisah tidak tergabung dalam FKGTH. “Saya sempat mendengar hal itu, dalam waktu dekat saya akan coba berkomunikasi kepada pihak terkait untuk menanyakan kenapa bisa begitu,” ujarnya.
Kepala Bidang Beasiswa dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (BPMPTK) Dinas Pendidikan Cilegon Ismatullah mengungkapkan, saat menjadi kewenangan Pemkot Cilegon gaji guru honorer sekira Rp1,2 juta. Selain itu, diberikan juga uang transpor yang besarannya ditentukan jarak ia mengajar. “Kalau mengajar di pedalaman transpor Rp15 ribu, kalau masih di perkotaan Rp10 ribu dan untuk yang ada di pertengahan kota tidak diberikan. Ini dilakukan agar pengajar tidak menumpuk di perkotaan,” ujarnya singkat.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten Ardius Apriantono enggan menjelaskan terkait masalah tersebut. Ia meminta Radar Banten untuk langsung mengkonfirmasi kepada Kabid SMA Dinas Pendidikan Cilegon. “Langsung konfirmasi ke kabid saja yah, karena bukan kapasitas saya,” ujarnya singkat.
Sedangkan Kasi Kurikulum SMA Dindik Provinsi Banten Adang Abdurahman menjelaskan, belum digajinya guru dan tenaga honorer di Kota Cilegon lantaran gaji tersebut bisa dicairkan melalui bantuan operasional sekolah daerah (bosda). “Cuma ada beberapa sekolah yang menganggarkan rinciannya salah, salah rekening, bahkan tidak menganggarkan ,” katanya saat dikonfirmasi.
Kata dia, hingga Selasa (4/4) terdapat 2.583 tenaga non ASN yang sudah mendapatkan gaji dari jumlah 3.740 tenaga non ASN se-Banten. Itu berarti masih ada sekira 1.157 tenaga honorer yang belum digaji. “Kami masih berupaya untuk mencairkan yang sudah dicantumkan di DPA, untuk yang salah rincian dan rekening, kami sedang upayakan. Tapi, kalau yang tidak dianggarkan mungkin akan bisa dilakukan pada perubahan anggaran,” ungkapnya. (Khairul Alwan/Radar Banten)
