CILEGON – Pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Cilegon telah melakukan sejumlah kajian terhadap hasil kinerja walikota tahun lalu. Ada sejumlah poin yang menjadi sorotan pansus. Mulai dari pengangguran, produk domestik regional bruto atau PDRB, hingga masalah infrastruktur.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) jumlah penduduk Cilegon sekarang sekira 454.824 orang. Jika angka pengangguran sekitar 11,6 persen maka jumlah pengangguran di Kota Baja mencapai sekira 52.759 orang.
Ketua Pansus LKPj DPRD Cilegon Nurrotul Uyun memaparkan, angka pengangguran di Cilegon berada di kisaran 11,6 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran memang mengalami penurunan. “Pada tahun sebelumnya, pengangguran kita sekitar 12 persen. Tapi kalau dilihat Cilegon sebagai kota industri, ya masih belum sesuai,” terang Uyun, Senin (24/4)
Uyun menyarankan agar Pemkot mempunyai program konkret yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Seperti pelatihan-pelatihan yang dapat membekali para pemuda dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Hal ini harus dipikirkan secara optimal oleh Pemkot,” ujar Uyun.
Dengan beberapa poin tersebut, Uyun meminta walikota agar bisa menanggulangi persoalan tersebut. “Baik soal pengangguran, PDRB, dan infrastruktur seperti drainase yang kurang baik, semuanya harus bisa ditanggulangi. Terutama soal pengangguran, ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” jelas Uyun.
Sementara, Wakil Ketua Pansus LKPj Baihaki Sulaiman menyatakan, masih menumpuknya pengangguran di kota industri lantaran masih banyak masyarakat yang mempunyai paradigma berpikir yang salah. Masih banyak orang yang berpikir bahwa mencari rezeki hanya dengan menjadi karyawan di perusahaan. “Nah, ini yang harus kita ubah mindset-nya atau cara berpikirnya. Bahwa mencari rezeki tidak mesti harus bekerja di perusahaan. Tapi, bisa juga dengan berwirausaha. Ini yang sedang kita ikhtiarkan bersama pemerintah,” ujar Ketua Fraksi PPP itu.
Menurutnya, selain karena cara berpikir yang masih seperti yang menjadi penyumbang pengangguran, industri yang ada di Cilegon adalah industri padat modal sehingga belum mampu secara maksimal menyerap tenaga kerja. “Jika ingin pengangguran berkurang maka industri yang harus didorong adalah industri padat karya,” ujar Baihaki.
Meski demikian, kata Baihaki, masih menumpuknya pengangguran di Kota Baja bukan berarti tidak ada ikhtiar dari Pemkot. “Pemkot sudah ada ikhtiar secara maksimal. Tapi memang, hasilnya masih minim,” imbuh anggota Dewan dari daerah pemilihan Grogol dan Pulomerak itu.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buchori mengatakan bahwa pengangguran bukan hanya tugas Disnaker untuk menuntaskannya. “Semua OPD yang ada di lingkungan Pemkot Cilegon mempunyai andil dalam menyikapi pengangguran,” kata Buchori.
Menurutnya, Disnaker hanya menata dan menangani soal ketenagakerjaan saja agar lebih tertib. “Jika ada calon tenaga kerja yang akan ditempatkan untuk bekerja di industri di Cilegon maka kami yang menangani. Tapi soal pengangguran, itu tugas kita bersama,” kata mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) ini.
Buchori berdalih, pengangguran sudah menjadi realitas yang terjadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bahkan di semua negara pun masalah ini tetap ada. “Bedanya, kalau pengangguran di luar negeri, mereka tetap dijamin kesejahteraannya oleh negara. Sedangkan di kita tidak,” dalih Buchori.
Buchori mencontohkan, di Australia juga ada pengangguran. Akan tetapi, karena negara di sana menjamin kesejahteraan para pengangguran, akhirnya bisa ditanggulangi. “Kalau di kita kan tidak. Pengangguran tidak ada yang bisa menjamin kecuali diri mereka sendiri. Akhirnya pemerintah harus bertanggung jawab supaya pengangguran ini paling tidak bisa dikurangi,” tandas Buchori. (Umam/Radar Banten)
