SERANG – Tahun ini Pemprov Banten melalui Dinas Sosial (Dinsos) Banten akan menyalurkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pemprov mengakomodasi 120 rumah untuk enam kecamatan di Kabupaten Serang. Meliputi Kecamatan Tanara, Cikande, Pabuaran, Tirtayasa, Padarincang, dan Kecamatan Kibin.
Hal itu terungkap, pada acara bimbingan sosial motivasi bagi penerima RTLH perdesaan tahun 2017 kegiatan penanganan fakir miskin perdesaan di aula Dinsos Kabupaten Serang, Jumat (21/4). Acara dibuka Kepala Bidang (Kabid) Daya Sosial Dinsos Banten Emed Hamami. Acara diikuti ratusan masyarakat penerima bantuan renovasi RTLH. Turut hadir Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Serang Betty Rubiyati, Kasbudit Binmas Polda Banten AKBP Samijo, dan Praktisi Untirta Danial Sahari. Selain bimsos, Dinsos Banten juga melakukan pembinaan langsung ke 12 kecamatan atau roadshow di Kabupaten Serang. Antara lain, di Kecamatan Cinangka, Anyar, Mancak, Ciomas, Pabuaran, Baros, Puloampel, Bojonegara, Kramatwatu, dan Waringinkurung.
Kabid Daya Sosial Dinsos Banten Emed Hamami menyatakan, bantuan renovasi RTLH dari provinsi dimaksudkan untuk mendorong integritas, kejujuran, dan komitmen, serta menanamkan sifat gotong royong masyarakat dalam membantu pembangunan RTLH. “Apa yang dibelikan harus di-SPj (surat pertanggungjawaban)-kan. Mudah-mudahan, dengan gotong royong rumah yang dibedah cepat selesai,” harapnya.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kabupaten Serang Betty Rubiyati mengatakan, kegiatan bimbingan sosial yang diselenggarakan provinsi merupakan bentuk motivasi terhadap penerima bantuan renovasi RTLH, berikut penyerahan bantuan secara simbolis. “Bantuannya 120 rumah untuk enam kecamatan. Realisasinya menunggu pembuatan rekening penerima bantuan,” terang Betti yang dikonfirmasi usai acara.
Kata Betti, bantuan renovasi RTLH yang diberikan Pemprov berupa uang tunai sebesar Rp15 juta. Uang akan diberikan langsung kepada rekening penerima bantuan tanpa potongan pajak. Nilai Rp15 juta tersebut, utuh untuk pembangunan, tidak termasuk biaya operasional. “Sifatnya stimulan untuk meningkatkan gotong royong di masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskan Betti, bantuan dari provinsi diberikan secara bertahap setiap tahun. Penerima bantuan merupakan hasil verifikasi Pemkab Serang yang dinilai paling layak menerima bantuan. Untuk pencairan, pihaknya menunggu arahan dari provinsi. “Sekarang baru enam kecamatan. Sisanya kan ada yang di back up kabupaten, sama dari kementerian,” jelasnya. (ADVERTORIAL/DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN)
