SERANG – Kata sejahtera rupanya masih jauh layak disandangkan untuk para tenaga honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga pelayanan masyarakat di Provinsi Banten.
Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka di gedung olah raga Radar Arena, Kota Serang, sore ini, Rabu (3/5).
Dalam acara tersebut terungkapn rentang honor untuk para honorer dari Rp 200 ribu per bulan hingga Rp 1,5 juta. Untuk para honorer di bidang pendidikan rentang honor setiap bulannya dari Rp 200 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan. Untuk honorer tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat, rentang honor dari Rp 300 ribu hingga 700 ribu per bulan. Untuk honorer di lembaga pemerintahan rentang honor dari Rp 700 ribu hingga 1,5 juta per bulan.
Paling parah adalah TKS, setiap bulannya hanya mengharapkan belas kasihan dari aparatur sipil negara yang bekerja dari intansi tersebut atau dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh TKS tersebut. “Kadang Rp 300 ribu, lebih sering gak pastinya, gimana dikasihnya aja,” ujar Nurasiah disela-sela acara.
Lebih dari lima orang para honorer dan TKS yang langsung mengadukan nasibnya tersebut kepada Rieke dalam acara tersebut. Hampir mewakili seluruh profesi, perwakilan maju kedepan dan bertatap muka langsung dengan wakil rakyat yang terkenal dengan tokoh Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri tersebut.
Sementara itu, setelah sosialisasi, Rieke menjelaskan, persoalan para honorer dan TKS tersebut saat ini sedang menjadi perhatian DPR RI. Karena itu pihaknya sedang melakukan revisi Undang-Undang ASN. “Kita jelaskan bahwa memperbaiki nasib itu tidak bisa sendiri-sendiri, kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya tidak bisa, karena itu harus direvisi undang-undang aparatur sipil negara itu,” ujar Rieke.
Dalam revisi UU ASN, ada beberapa poin yang penting yang diajukan oleh DPR RI. Misalnya, aturan tidak ada diskirminasi untuk para honorer maupun TKS yang telah berusia diatas 35 tahun dan telah bekerja sangat lama. Menurutnya, untuk para honorer tersebut, tidak perlu diberlakukan tes seperti CPNS pada umumnya.
“Gak fair dong kalau mereka yang sudah bekerja lama masih bekerja, itu kontraknya terus diperpanjang tesnya sama dengan pelamar umum karena mereka sudah teruji di lapangan,” ujarnya.
Dikatakan Rieke, Presiden Joko Widodo telah sudah memerintahkan kepada tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Presiden menilai persoalan ini pun menjadi persoalan yang perlu perhatian serius.
“Presiden sudah menugaskan, tapi menteri terkait belum menyerahkan daftar infentarisir masalah (DIM) kepada DPR jadi itu belum bisa dibahas. Saya yakin jika presiden sudah memerintahkan, masa menterinya tidak mengerjakan,” ujarnya.
Dengan belum adanya DIM tersebut, politisi Partai PDIP ini mengaku belum bisa memastikan kapan revisi undang-undang tersebut selesai. “Ya tergantung bagaimana perjuangan bersama, yang jelas kalau sudah dibahas hanya tiga kali masa sidang, paling ada penambahan pun hanya dua kali masa sidang,” pungkasnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
