SERANG – Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Banten diminta tidak hanya mengandalkan alokasi dana dari APBD saja dalam menjalankan program. Seharusnya, OPD bisa menarik alokasi dari APBN berupa dana alokasi khusus (DAK).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, ada 15 OPD yang diminta untuk mengajukan anggaran ke kementerian untuk bisa mendapat suntikan DAK. Ke-15 OPD ini adalah instansi yang di dalamnya memiliki program-program fisik yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukikan. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Satpol PP.
“Dari 15 OPD ini, baru empat yang sudah mengajukan yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Padahal, mereka sudah saya minta sejak selesai Rapat Koordinasi Teknis (rakortek) Wilayah I di Batam, pada Februari,” jela Hudaya.
Dijelaskannya, rakortek wilayah satu ini terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, NTT dan NTB. Pembahasannya yakni kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan nasional dan daerah. “Rakortek ini bertujuan menyusun rencana kerja tahun 2018 dengan tujuan menyinergikan rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Forum ini memfasilitasi bagi kementerian atau lembaga bertemu dengan pemerintahan daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Bapennas,” ungkapnya.
“Harapannya dari Rakortek ini pemerintah provinsi sesuai dengan mandat di UU 23/2014 Pasal 259, melakukan hal yang sama dengan kabupaten/kota terhadap usulan-usulan program kabupaten/kota yang akan diverifikasi oleh provinsi dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Mandat ini menjadi penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan nasional dan daerah,” urainya.
Saat ini, tindak lanjut dari rakortek tersebut yaitu tengah dilaksanakan Forum Rencana Kerja Wilayah I di Jakarta hingga 15 Mei 2017. “Makanya usulan ke-15 OPD ini diharapkan bisa masuk sampai tanggal 15 Mei ini dan sudah ditandatangan oleh Penjabat Gubernur (Nata Irawan-red). Sebab, untuk bisa menarik anggaran pusat berupa DAK fisik di tahun 2018. Harusnya sekarang dimaksimalkan, usulkan sebesar besarnya,” jelasnya.
Menurut Hudaya, OPD di lingkup Pemprov Banten jangan cuma mengandalkan APBD saja. Karena, kata Hudaya, sepanjang kemampuan kontrol anggaran bagus maka pemerintah pusat akan menilai kemampuan fiskalnya mandiri. “Jadi enggak ada alasan bagi OPD kalau dapat anggaran besar khawatir tidak terserap. Semua itu tergantung kemampuan kontrol anggaran dan programnya saja. Karena rakyat mah menunggu (realisasi program-red), tidak mau tahu uangnya dari mana. Yang pasti langkah konkret pemerintah. Jadi bagaimana setiap peluang disambar,” urai Hudaya.
Dijelaskannya, pada APBD Pemprov 2016 sebesar Rp10,3 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp5,46 triliun. Untuk pos belanja Rp10,3 triliun itu pun ada sumbangan dari DAK dan DAU. “Capaian PAD kita memang sudah bagus, tapi kita targetkan lagi secara persentasi di atas 56 persen dari Rp5,46 triliun. Artinya ini kan masih sangat besar supporting dari APBN, bagaimana kita juga mampu menaikan fiskal. Di atas 70 persen, PAD kita bagus berarti fiskalnya mandiri. Seperti Jakarta,” urainya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
