PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai langkah Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirodj mengatakan, dirinya mendukung sikap pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas, termasuk HTI bila bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945.
“Mendukung pemerintah karena keputusannya sudah tepat dan benar,” ujar Said kepada JawaPos.com, Senin (8/5).
Pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat ini menambahkan, adanya pembubaran HTI ini harus dijadikan pelajaran bagi semua pihak untuk merapatkan barisan demi menjaga keutuhan NKRI. Pasalnya ungkap Said, semua pihak tidak ingin seperti negara di Timur Tengah yang perang saudara akibat adanya satu kepentingan.
“Mari kita rapatkan barisan, NU, Banser Ansor, kiai, pesantren akan berada di garda terdepan mendukung pemerintah, TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI,” katanya.
Pemerintah ungkap Said juga perlu mewaspadai HTI akan kembali muncul, namun dengan nama yang berbeda. Jangan sampai ormas itu nantinya akan merusak ideologi Indonesia.
“Jangan sampai menggerogoti Pancasila dan NKRI, apapun namanya ormas itu harus dibubarkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Oleh sebab itu, mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menambahkan, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Apalagi ungkap Wiranto, ormas yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani ini dalam melakukan kegiatan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.(cr2/JPG)
