• Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV
Home Berita Utama

Posko Pengaduan THR Juga Terima Konsultasi

Redaksi by Redaksi
Jumat, 16 Juni 2017 10:03
in Berita Utama, Featured, Umum
Nih Sanksi  Perusahaan yang Tidak Beri THR Untuk Karyawan

Ilustrasi (foto: istimewa)

SERANG – Pekan ini Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) di delapan kabupaten kota. Posko tersebut tidak hanya menerima aduan, tapi juga sebagai tempat konsultasi. “Posko pengaduan THR tidak hanya berfungsi menerima pengaduan dari serikat buruh atau pekerja, tapi juga menjadi tempat konsultasi pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya soal THR,” kata Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi ‎kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi pimpinan daerah terkait persiapan arus mudik Lebaran 2017 di Pendopo Gubernur, KP3B, Kamis (15/6).

Menurut Alhamidi, pihaknya menerima semua pihak yang membutuhkan informasi terkait teknis pemberian THR. “Kita harapkan tahun ini semua perusahaan mematuhi aturan tentang kewajiban memberi THR. Setiap ada pengaduan, akan langsung ditindaklanjuti. Begitu juga bila ada yang kebingungan soal tata caranya, akan kami sampaikan aturannya,” ungkapnya.

RelatedPosts

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Kamis, 19 November 2026 21:13
763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

Kamis, 19 November 2026 21:08
Kasat Lantas Polresta Serang Kota Berganti, Kompol Tiwi Afrina Digantikan AKP Muhammad Hafizh

Kasat Lantas Polresta Serang Kota Berganti, Kompol Tiwi Afrina Digantikan AKP Muhammad Hafizh

Kamis, 19 November 2026 21:00
Kabupaten Serang Kembali Unjuk Gigi, Tambah Medali Emas di Porprov Banten VII

Kabupaten Serang Kembali Unjuk Gigi, Tambah Medali Emas di Porprov Banten VII

Kamis, 19 November 2026 20:50

Menurut Alhamidi, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapat THR. Permenaker ini merupakan salah satu peraturan turunan dari PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. “Peraturan ini sejak tahun lalu menggantikan Permenaker Nomor 04 Tahun 1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam peraturan lama, masa kerja minimal seorang karyawan untuk berhak mendapat THR adalah tiga bulan,” jelasnya.

Semua perusahaan, lanjutnya, wajib memberikan THR Keagamaan sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Sementara untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak melaksanakan amanat Permenaker tersebut, Disnakertrans Banten membuka Posko Pengaduan THR Tahun 2017. “Untuk yang baru bekerja satu bulan, namun besarannya proporsional, tidak satu kali gaji,” ungkapnya.

Menurut Alhamidi, dalam Permenaker tersebut diatur juga mengenai pengawasan pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan serta adanya hukuman berupa denda dan sanksi administratif terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran. “Sesuai imbauan Menteri Tenaga Kerja, THR diberikan paling lambat H-7 Lebaran. Bagi pekerja yang tidak menerima haknya silakan mengadukannya ke posko pengaduan,” tambahnya.

Bagi perusahaan yang terbukti tidak memberikan THR kepada karyawannya, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Adapun besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja.‎ “Sesuai aturan, kewajiban pengusaha untuk memberi THR bukan hanya untuk karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak. Hal itu juga berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT),” katanya.

Dijelaskannya, THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan atau dapat ditentukan lain, sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

Ia pun meminta para pengusaha agar mematuhi aturan yang berlaku. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini dengan melibatkan lembaga kerja sama (LKS) tripartit yang di dalamnya sudah termasuk asosiasi pengusaha Apindo, serikat pekerja atau serikat buruh, dan perwakilan pemerintah sejak awal tahun lalu.

Kasi Pengupahan Disnakertrans Banten Karna Wijaya menambahkan, ‎selain mendirikan posko-posko pemantau, pihaknya juga membentuk satuan petugas (satgas) THR. Satgas ini bertugas memantau perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan pemberian THR yang sudah menjadi hak para pekerja. Karna‎ juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan pemberian THR kepada karyawan akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. “THR harus diberikan oleh perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2017. Dan selama ini, setiap tahun perusahaan yang tidak melaksanakan THR tidak terlalu banyak,” ungkapnya.

Terpisah, Sekjen DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi‎ mengapresiasi langkah cepat Disnakertrans Banten. Pihaknya pun ikut melakukan pengawasan di semua perusahaan yang telah dibentuk cabang SPN di Banten. “Kami mendukung adanya Posko Pengaduan THR, sebab selama ini masih kami temukan ada sejumlah perusahaan yang tidak bersedia memberikan THR sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

“Jika kami menemukan masih ada perusahaan yang membandel, kami akan langsung adukan ke Disnakertrans Banten,” sambung Yudi.

Sesuai aturan, lanjut Yudi, bagi perusahaan yang tidak memberikan THR, harus dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan penghentian sementara atau sebagian atau seluruh alat produksi. “Sanksi terberatnya hingga pembekuan kegiatan usaha,” tegasnya. (Deni S/RBG)

Tags: Lebaran 2017Ramadan 2017THR
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.
Previous Post

BPBD Banten Gelar Rakor Pendataan Daerah Rawan Bencana

Next Post

Hikmah Ramadan : Alquran Menantang Berpikir

Next Post
Hikmah Ramadan : Puasa untuk Siapa?

Hikmah Ramadan : Alquran Menantang Berpikir

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Wakil Ketua DPRD Pandeglang Siap Gaji dan Tunjangan Dipangkas Demi Selamatkan Negara

Selasa, 17 Maret 2026 13:06
Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Rangkaian Kegiatan Sosial Chandra Asri Group Selama Ramadhan, Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitasi Mudik Gratis

Selasa, 17 Maret 2026 13:49
Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Sekolah Gratis Sasar Madrasah, Budi Prajogo Apresiasi Gubernur Banten

Selasa, 17 Maret 2026 14:08
Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Bupati Pandeglang Larang Kepala OPD Mudik Menggunakan Mobil Dinas

Selasa, 17 Maret 2026 13:25
Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Update Arus Mudik Pelabuhan Ciwandan 17 Maret 2026: Penumpang Tembus 10.987 Orang

Selasa, 17 Maret 2026 13:21
Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Visual Film Indonesia Disebut ‘Selevel Dunia’, Film Na Willa Bikin Warganet Penasaran

Selasa, 17 Maret 2026 14:02
DPRD Panggil BKPSDM Pandeglang.

DPRD Pandeglang Bakal Panggil Kepala BKPSDM, Soroti Banyaknya Jabatan Kosong

Kamis, 19 November 2026 17:36

Ikuti Kami

Facebook Instagram X-twitter Youtube
Gates of Olympus

Kanal

News

Redaksi

Peluang Usaha

Viral

Inspirasi

Love Story

Olahraga

News Video

Serba Serbi

E-Paper

Tekno

Pedoman Pemberitaan

Indeks

Tutorial

Pilihan Editor

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

Oprasi Zebra Maung 2026 di Lebak, Intensifkan Penertiban dan Edukasi Pengendara

by Nurabidin
Kamis, 19 November 2026 21:13
0

LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID– Satuan Lalu Lintas Polres Lebak terus mengintensifkan kegiatan penertiban, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan operasi...

763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

763 Mahasiswa Terima Program Beasiswa Cilegon Juare, Mayoritas Jalur Prestasi

by Adam Fadillah
Kamis, 19 November 2026 21:08
0

CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Sebanyak 763 mahasiswa menerima Program Beasiswa Cilegon Juare pada tahun 2026. Mayoritas penerima bantuan pendidikan tersebut berasal...

No Result
View All Result
  • Berita Utama
  • Kota Serang
  • Kabupaten Serang
  • Pandeglang
  • Lebak
  • Tangerang
  • Cilegon
  • Hukum
  • Olahraga
  • Humaniora
  • Info Bhayangkara
  • Info Adhyaksa
  • Komunitas
  • Persona
  • SEKAM
  • E-Paper
  • Radar Banten TV

© 2026 RadarBanten.