Rakor Pendataan
SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menggelar acara rapat kordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, pertengahan Mei lalu, di Kota Serang.
BPBD Provinsi Banten secara aktif terus melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten kota untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi untuk mengurangi resiko bencana sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) bahwa di Banten terdapat 14 jenis bencana.
Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Nuryanto mengatakan wilayah Banten secara geografis merupakan daerah rawan bencana mulai tsunami, gempa, tanah longsor, banjir, dan lainnya.
Nuryanto menekankan khususnya wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjadi perhatian khusus. Kota Cilegon yang banyak terdapat industri yang berjejer harus menjadi perhatian khusus, mengingat daerah tersebut terdapat perusahaan kimia, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan itu menjadi perhatian apabila terjadi bencana. Mengingat dampak dari keberadaan perusahaan tersebut, sehingga diperlukan koordinasi yang maksimal antara BPBD, perusahan terkait, masyarakat dan Instansi lain untuk mengurangi dampak bila terjadi bencana.
Untuk wilayah Kabupaten Pandeglang dan Lebak, bencana longsor dan banjir menjadi perhatian khusus karena dua wilayah tersebut secara geografis banyak terdapat gunung dan sungai besar. “Lantaran hal itu, maka sudah harus menjadi komitmen antara Pemprov Banten dan kabupaten kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional. Diharapkan dengan sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana,” harap Nuryanto.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Sumawijaya menambahkan, seluruh aparat penanggulangan bencana daerah di Provinsi Banten dan kabupaten kota untuk melaksanakan program kegiatan pengurangan resiko bencana melalui seminar atau sosialisasi yang diadakan oleh BNPN atau pun BPBD Provinsi.
Menurut Sumawijaya, BPBD tidaklah cukup dalam penanganan penanggulangan bila terjadi bencana. Sebab diperlukan semua pihak termasuk dunia usaha masyarakat ataupun relawan. “Hal ini sesuai dengan Uandang–Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Bahkan untuk menguatkan program tersebut BPBD Banten telah menandatangani MoU dengan Brimob Polda Banten untuk membentuk Satgas Kebencanaan pada tahun lalu,” ungkapnya.
Hasil Rakor
Dari hasil rakor, BPBD Banten telah melakukan pemetaan dan menyisir setiap daerah yang berpotensi bisa menimbulkan terjadinya bencana alam. Setidaknya, ada 14 kategori kerawanan bencana yang telah dipetakan BPBD dan sering terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Banten. “Dari 14 kategori yang sudah kami petakan, 10 itu masuk dalam kategori bencana ekstrem yang sering terjadi di Banten. Seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, puting beliung, kekeringan dan kebakaran,” katanya.
Ditambahkan Sumawijaya, selain memetakan potensi bencana alam, BPBD juga akan mengantisipasi terjadinya bencana sosial akibat beberpa pembangunan yang terjadi di setiap wilayah. Untuk itu menurutnya, kedudukan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dioptimalkan untuk mencegah kemungkinan hal tersebut bisa terjadi.
“Makanya dari Perda RTRW ini juga harus berimbang dengan aspek sosial. Kalau ketimpangannya terlalu jauh, imbasnya juga akan signifikan. Saat ini pun kita antisipasi itu terutama bagi yang berada di daerah utara yang padat penduduk,” katanya.
Selain itu, kata Sumawijaya, apabila Perda RTRW tersebut tidak dioptimalkan, imbasnya nanti bisa berakibat kepada pergeseran titik lokasi daerah yang berpotensi terjadinya bencana alam. “Contohnya seperti di Tol Anyer. Tol Anyer ini sering menyebabkan banjir, padahal dulu sebelum ada tol, air itu mengalir dengan lancar ke hilir. Tapi kan sekarang tergenang, bahkan sawah masyarakat juga ada yang tidak bisa digarap gara-gara banjir,” kata Sumawijaya.
Ke depan, kata Sumawijaya, Perda RTRW tersebut diharapkan bisa untuk mengatur pemetaan lokasi dan pemanfaatan daerah yang akan digarap pengembang. Sehingga persoalan terjadinya bencana alam di Banten bisa ditekan sedini mungkin. “Pembangunan itu kan dampaknya bisa positif bisa negatif, terutama dalam tata ruang. Nantinya juga harus diatur peruntukan buat perumahan di mana, peruntukan hutan di mana dan peruntukan daerah resapan harus di mana. Karena tata kelola tanah itu perlu,” katanya.
Sebelumnya, Kasubag Program dan Evaluasi BPBD Banten, Widiawati mengatakan, dengan diadakannya rakor pemetaan data rawan bencana yang melibatkan BPBD se-Banten, pihaknya berharap bisa mendengar langsung apa yang menjadi kendala yang ada, sehingga perwakilan BPBD kabupaten kota bisa memberikan masukan. “Pemetaan rawan bencana sangat penting, sehingga penanggulangan bencana lebih efektif, terarah dan bisa meminimalisasi korban jiwa,” tandasnya. (ADVERTORIAL/BPBD PROVINSI BANTEN)
