SERANG – Pemerintah daerah di Banten resmi mengalihkan tenaga penyuluh kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Penandatangan penyerahan tenaga penyuluh menjadi kewenangan pemerintah pusat dilakukan masing-masing kepala daerah atau pejabat yang mewakili dengan Inspektur Utama BKKBN Agus Sukisno, Senin (24/7), di Hotel Le Dian, Kota Serang.
“Saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang terlibat dalam proses yang penuh krusial saat pengalihan penyuluh KKBPK dari pemda ke pemerintah pusat,” kata Agus.
Agus menuturkan, selain pengalihan penyuluh dari pemerindath daerah kabupaten dan kota ke pemerintah pusat, juga melakukan evaluasi program KKBPK semester I tahun 2017 dan menyusun kebijakan, startegi dan sasaran KKBPK pada tahun 2018.
BKKBN menargetkan untuk menaikkan pengguna kontrasepsi modern dengan target 60 persen, meningkatkan pengguna kontrasepsi jangka panjang menjadi 21 persen, dan memutuskan angka putus pakai 25 persen.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut merupakan bagian penting dari program yang sedang dijalankan penyuluh KKBPK untuk tercapainya sasaran pembangunan dan kependudukan pada tahun 2019.
Acara penandatanganan serah terima ini antara lain dihadiri Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Walikota Serang Sulhi, perwakilan kepala daerah, dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berharap dengan adanya pengalihan penanganan kewenangan penyuluh KB, pemerintah pusat bisa mengetahui secara langsung kondisi di daerah dengan menyesuaikan jumlah penyuluh yang ada di daerah.
“Kabupaten serang memiliki 326 desa dan dari pusat diberikan kuota hanya 7 orang. Untuk mengejar target dari pusat, kita dan jajaran pemda dan dinas terus berupaya untuk mencari solusi dengan anggaran pemda yang ada dan mengerahkan Pos Kader KB yang ada di setiap RW,” kata Tatu.
Selain terobosan tersebut, Pemkab Serang juga akan mengerahkan bidan desa khusus untuk menangani eksesusi KB sehingga kader dari tingkat desa dan RW bisa bekerja sama dengan bidan.
” Akan kita berikan anggaran dari pemda meskipun nilainya belum sebesar UMR. Hal tersebut kita tawarkan sebagai solusi sementara,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Banten Aan Jumhana menjelaskan, amanat UU No 23 tahun 2014 direalisasikan dengan program pembangunan keluarga yang dibutuhkan dukungan pendekatan, kemitraan dan solid, sehingga BKKBN berkonstribusi membantu kualitas SDM dengan pendekatan keluarga yang bersifat langsung.
” Hasil capaian dari 6 bulan belakang menjadi evaluasi terkait program yang telah dilakukan. Kita harapkan setelah pengelolaan di pusat maka ada pantauan dari masing-masing pemerintah daerah,” ungkapnya. (Anton Sitompul/antonsutompul1504@gmail.com).
