CILEGON – Ratusan pekerja PT Indoferro mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Senin (24/7). Mereka meminta penjelasan sekaligus menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan perusahaan nikel tersebut.
Mereka menilai PHK yang dilakukan Indoferro menyalahi aturan Undang Undang Ketenagakerjaan. “Si pengambil keputusan dalam hal ini PT Indoferro tidak menimbang dan tidak memperhatikan undang undang tenaga kerja yang berlaku sekarang,” ujar Hadi Santoso, Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan di Indoferro.
Ia mengungkapkan, informasi rencana PHK massal diketahui sejak Kamis (20/7) setelah manajemen memasang pengumuman yang ditempel di pagar kantor, Jalan Sunan Demak, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan. Dalam surat Nomor A/17/VII/IF-DIR/001, ditulis bahwa menindaklanjuti pertemuan dengan serikat buruh pada Rabu (19/7), perusahaan melakukan PHK sejak 20 Juli dikarenakan perusahaan tutup atau tidak ada lagi aktivitas kerja.
Namun hingga saat ini, sambung dia, para pekerja tidak mengetahui berapa besaran uang pesangon yang akan diberikan oleh pihak perusahaan. Secara tegas, para pekerja menolak adanya PHK. “Pihak perusahaan tidak menyebutkan ketika kami di PHK itu perhitungannya seperti apa. Sebetulnya PHK itu sendiri tertuang dalam pasal 51 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. PHK itu harus ada ketetapan,” ucapnya.
Ia menilai pihak Indoferro tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk membela nasib masyarakat yang dalam hal ini para pekerja. “Ini harus ditindak oleh pemerintah. Kami sudah mengundang (pihak Indoferro) bipartit pertama terhitung tanggal 20, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Tidak kooperatif,” tuturnya.
Diungkapkannya, ada sekitar 1.030 pekerja yang akan di-PHK. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
