MELINDUNGI segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Begitulah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat. Imunisasi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Masyarakat pun patut mendukung rencana pemerintah tersebut.
Kampanye vaksin measles rubella (MR) akan dilaksanakan lima hari lagi. Tepatnya pada 1 Agustus mendatang. Seluruh anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun di Jawa wajib mendapatkan vaksin tersebut.
Hingga H-5, vaksin yang ditujukan untuk membentuk imunitas seseorang dari virus rubella dan campak itu sudah berada di tingkat kota kabupaten. Vaksin ini memang istimewa. Menurut Direktur Surveilans Imunisasi Karantina dan Kesehatan Matra pada Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi pihaknya melalui dinas kesehatan kota kabupaten menjaga betul mutu vaksin. “Vaksin tidak boleh sampai rusak,” katanya.
Selain vaksin, jarum suntik serta alat penunjang lainnya pun sudah siap. Tenaga kesehatan yang bertugas berasal dari masing-masing puskesmas. Untuk satu orang tenaga kesehatan, perawat maupun dokter, setidaknya dapat menyuntik hingga 125 anak per hari.
Tenaga kesehatan yang terlibat sudah di-training. Tidak hanya mengenai penyuntikan saja, tetapi juga tata kelola keamanan vaksin, pengelolaan limbah, hingga pelaporan.
Tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, dalam pelaksanaannya nanti juga mengandalkan relawan. Berdasarkan buku petunjuk teknis kampanye vaksin MR yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, setiap pos setidaknya ada tiga relawan. Jika di sekolah, guru diperkenankan membantu. Mereka bertugas untuk memobilisasi agar anak-anak bisa terimunisasi.
Menurut Jane, semuanya sudah disiapkan. Tinggal dukungan dari masyarakat untuk datang ke posko imunisasi. Sasaran imunisasi MR ini dibagi dua tahap. Pada Agustus, petugas akan datang ke sekolah-sekolah. Anak usia sekolah hingga 15 tahun, akan diimunisasi. “Pada September barulah ke luar sekolah termasuk pesantren. Nanti tergantung puskesmas akan melaksanakan di mana,” ungkap Jane.
Jane tidak menampik bahwa beberapa tempat masih menolak pemberian vaksin. “Kalau sekolah biasanya terjadi pada sekolah elite,” ujar Jane. Alasan yang sering didengarnya adalah orangtua yang ragu dengan mutu vaksin dari pemerintah atau si anak sudah divaksin yang sama sebelumnya.
Alasan lainnya adalah soal isu agama. Masyarakat masih ada yang ragu dengan kehalalan vaksin. Maklum, memang belum banyak vaksin yang belabel halal. Selain soal halal adalah vaksin yang menurut sebagian orang merupakan wujud ketidakpercayaan terhadap Tuhan.
Untuk meminimalkan penolakan, Jane menuturkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Memang kami di pusat sudah meminta berbagai sektor untuk membantu,” ujarnya. Jane berharap, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga dapat memberikan dukungan.
Sejauh ini hanya dua provinsi yang dianggap lancar. Jane menuturkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Provisini Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejauh ini tidak terlihat ada potensi penolakan. Dia optimistis di dua provinsi tersebut dapat tercapai setidaknya 95 persen anak tervaksin. “Untuk launching tanggal 1 Agustus, kami selenggarakan di Jogja,” ucapnya.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ahmad Jayadi mengatakan, siap mendukung program nasional pemberian vaksin MR. Terkait dengan adanya pesantren yang menolak menerima pemberian vaksin, dia mengaku belum menerima laporan konkretnya. Termasuk sampai nama-nama pesantren yang menolak itu.
Dia menjelaskan, kunci dalam berkomunikasi dengan lingkungan pesantren adalah sosialisasi. Untuk itu, Jayadi masih menunggu paparan atau surat resmi dari Kemenag. Termasuk penjelasan soal urgensi atau pentingnya pemberian vaksin tersebut. “Di pesantren itu intinya masih kental sistem kharismatik dan tokoh,”’ jelasnya.
Jayadi lantas membandingkan dengan program keluarga berencana (KB) yang sempat mendapatkan respons penolakan dari kalangan pesantren. Namun, setelah komunikasi dan sosialisasi yang intensif, akhirnya penolakan program KB mereda. Dia yakin program imunisasi nanti juga bisa diterima dengan baik oleh kalangan pesantren. “Menurut saya isunya masih lebih besar yang KB dulu ketimbang imunisasi,” jelasnya.
Terkait dengan alasan halal dan haram, Jayadi menjelaskan ranah MUI untuk mengkajinya. Selain itu, MUI juga sudah memberikan dukungan kepada pemerintah terkait program-program pemberian imunisasi. (JPG/RBG)
