SERANG – Sekolah-sekolah di Banten sudah mulai menjalankan aktivitas belajar mengajarnya dari penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Namun, persoalan dari proses tersebut masih menjadi catatan evaluasi perbaikan.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten Bambang P Suma mengatakan, ada beberapa persoalan temuan di lapangan atau pengaduan dari masyarakat yang perlu menjadi catatan penting. “Hampir tiap tahun kita hadapi masalah yang sama tanpa ada solusi dari tahun ke tahun meski ada aturan baru muncul,” katanya pada Focus Group Disscusion (FGD) dengan topik Maladministrasi dalam PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 di Hotel Amaris, Kota Serang, Rabu (26/7).
Temuan di lapangan terkait PPDB online, lanjutnya, tidak adanya antisipasi ketika masalah muncul. Misalnya, server tidak dapat diakses saat pendaftaran. Ada juga yang menerima siswa di luar waktu pendaftaran yang ditentukan. “Sistem pendaftaran online bermasalah sehingga menyebabkan siswa tidak dapat masuk ke dalam kuota 20 persen yang disediakan siswa tidak mampu,” ujarnya.
Selain itu, ada juga sekolah dasar yang menerima siswa berusia kurang dari enam tahun sebagaimana ketentuan. Belum lagi, masalah zonasi, kuota siswa, pungutan liar hingga jual beli kursi. “Masih terdapat oknum guru yang menawarkan jasa untuk masuk ke sekolah tertentu dengan meminta bayaran Rp 5 juta sampai Rp 10 juta,” kata Bambang.
Karenanya, ia menyarankan agar ke depan PPDB menjadi perhatian dari kepala daerah. Mulai dari melakukan persiapan instansi terkait PPDB, standar operasional prosedur (SOP), dan sosialisasi kepada masyarakat atas setiap kebijakan teknis dari pelaksanaan PPBD.
Akademisi Untirta, Suroso Mukti Leksono mengatakan, persoalan PPBD harus dilihat dari akar masalahnya. Sebab, ini terkait satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan. “Akar masalahnya karena belum terpenuhi standar pendidikan,” katanya.
Kata dia, orang masuk sekolah karena melihat kualitas. Bukan tempat atau jarak tempuh dari tempat tinggal. “Orang mau bayar berapa pun untuk mengejar mutu. Sementara, ketimpangan mutu sekolah di kita masih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, standar mutu sekolah dan guru yang merata akan meminimalkan pelanggaran PPDB. “Kalau semua sekolah sudah berstandar, orang tidak perlu bayar. Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk menyamakan standar mutu pendidikan kita,” ujar Wakil Dekan I FKIP Untirta ini.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya mengatakan, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa. “Sesuai dengan Permendikbud, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Makanya kita harus sama-sama,” katanya.
Menurutnya, minimnya anggaran juga menjadi kendala tersendiri. Karenanya, partisipasi dari orangtua siswa dapat diberikan melalui sumbangan yang sifatnya sukarela. “Ini bisa disepakati bersama, asal tujuannya positif. Misalnya kita membayar untuk seragam,” katanya. (Supriyono/RBG)
